
PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau bersama Perkumpulan Elang meminta pemerintah memprioritaskan pemulihan lingkungan hidup serta pengembalian hak atas ruang hidup masyarakat menyusul diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Kebijakan tersebut memuat pencabutan izin usaha pemanfaatan hasil hutan milik sebuah perusahaan hutan tanaman industri di Provinsi Riau.
Berdasarkan dokumen keputusan pemerintah tertanggal Kamis (19/11/2026) itu, pencabutan perizinan dilakukan menyusul ditemukannya peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare di dalam areal konsesi perusahaan dimaksud.
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Eko Yunanda menyatakan, langkah pencabutan izin tersebut mesti dijalankan dengan dua agenda utama, yakni perbaikan kerusakan alam serta penyelesaian konflik lahan yang melibatkan warga sekitar, termasuk masyarakat adat dan para pekerja.
"Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil," ujar Eko, Jumat (20/11/2026).
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Daerah Walhi Riau, Jasmi mengingatkan pemerintah agar lahan bekas wilayah kerja perusahaan tersebut tidak dipindahtangankan kembali kepada korporasi swasta maupun badan usaha milik negara. Menurutnya, pengalihan pengelolaan kepada entitas bisnis berisiko menjauhkan tujuan utama perbaikan ekosistem dan pemenuhan hak warga.
"Izin tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat," tegas Jasmi.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi menyoroti penyelesaian persoalan ruang hidup warga di wilayah Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Ia mendorong percepatan pengakuan hak kelola masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (PS) maupun Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar ketimpangan penguasaan lahan dapat segera teratasi.
"Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau," paparnya.
Selain menyoroti tindak lanjut pada satu konsesi tersebut, Walhi Riau turut mendorong Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi izin usaha kehutanan maupun perkebunan lainnya di Riau, termasuk terhadap 38 pemegang izin yang wilayah kerjanya dilaporkan mengalami karhutla sepanjang tahun 2026. ***