PEKANBARU - Besok Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu, akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Rohul. Terkait rapat pleno tersebut, Tim Pemenangan nomor urut satu Hafith-Nasrul berharap agar KPU bersikap transapran dan fair supaya tidak terjadi polemik.

Hal tersebut disampaikan Kelmi Amri, selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Hafith-Nasrul. Menurutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohul harus bersikap fair dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Suara, Kamis (17/12/15) besok.

"Ada beberapa persoalan mendasar yang mesti dipertanggung jawabkan KPU, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak di Rohul, khususnya yang terjadi di Kecamatan Bonai Darussalam yang nantinya mesti terang pada saat Rapat Pleno besok," ungkap Kelmi kepada GoRiau.com, Kamis (16/12/2015) malam.

Menurutnya KPU tidak hanya cukup membuat berita acara keberatan sakti, tapi selaku penyelenggara pihak KPU harus berani mengambil tindakan tegas dan adil jika ingin dianggap fair dimata publik. Karena persoalan Pilkada ini masih menyisakan polemik dibeberapa daerah, ini yang menjadi tugas KPU Rokan Hulu untuk benar-benar transparan saat rapat Pleno besok," tukasnya.

Dirinya juga mengakui bahwa Tim Hafith-Nasrul tetap akan menghormati semua keputusan asal sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan tetap menghormati apapun yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Rohul 2015, dengan catatan KPU benar-benar bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

"Sikap kita tetap akan menghormati apapun keputusannya, namun jika kita yakini ada data-data tidak otentik atau tidak sesuai prosedur, maka kita akan ajukan keberatan," tukasnya.

Kelmi secara detail menjelaskan bahwa KPU Rohul benar-benar teliti dan jeli serta transparan, terlebih dengan adanya dugaan-dugaan terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Bonai Darussalam, seperti dugaan pengerahan massa pemilih, pemilih DPTb-2 (pakai KTP).

"Memang rapat itu adalah Pleno Rekapitulasi Suara, tapi bila ada hal-hal yang dirasa ada bentuk ketidak siapan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada, kita berharap KPU bisa menjawabnya," pungkasnya. (rls)