PALEMBANG - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendorong pendekatan spasio-temporal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna memperkuat pencegahan berbasis data. Strategi baru ini dipaparkan dalam Analisis dan Evaluasi Penanganan Karhutla bersama jajaran kepolisian daerah dan akademisi di Markas Polda Sumatera Selatan pada Sabtu (31/10/2026).

Metode ini memungkinkan aparat memetakan potensi titik api berdasarkan lokasi, waktu kejadian, dan kondisi iklim. Langkah antisipasi dapat dieksekusi secara terarah sebelum api menghanguskan kawasan gambut yang rentan.

"Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu api muncul. Kita harus mampu membaca pola kebakaran, mengetahui wilayah yang paling rawan, dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas," urai Kabaharkam Polri, Komjen Herry Heryawan.

Simulasi Kasus Pelalawan Riau dan Dampak El Nino

Herry menjelaskan bahwa pendekatan spasial ini membantu mengidentifikasi hubungan antara lokasi dan waktu kejadian kebakaran. Data tersebut menjadi acuan utama dalam penentuan prioritas patroli, penempatan personel, hingga pengelolaan tata air.

Sebagai gambaran, simulasi pola karhutla selama 20 tahun sejak 2006 hingga 2025 di Kabupaten Pelalawan, Riau menunjukkan titik panas cenderung berulang di lokasi yang sama. Fenomena El Nino memperbesar risiko saat tinggi muka air tanah menurun drastis dan lahan gambut mengering.

Pada tahun El Nino, rata-rata titik panas menembus 362 titik, melonjak tajam dibanding tahun biasa yang hanya 42 titik. Simulasi ini juga mengidentifikasi empat wilayah dengan kerawanan tinggi di kawasan tersebut, yakni Kerumutan, Teluk Meranti Timur, Teluk Meranti Barat, dan Bandar Petalangan.

"El Nino memang memperbesar risiko, tetapi kondisi gambut menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, menjaga tinggi muka air tanah dan memperbaiki tata kelola gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan," terangnya.

Pemetaan Wilayah Rawan dan Pengerahan Ribuan Personel

Sejalan dengan metode tersebut, Astamaops Kapolri, Komjen Roycke Harry Langie memaparkan evaluasi nasional yang memetakan lima kabupaten paling rawan di Sumatera Selatan. Wilayah prioritas itu meliputi Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur.

Polda Sumatera Selatan merespons ancaman tersebut dengan menyiagakan 1.210 personel, termasuk 210 personel bantuan kendali operasi (BKO). Pengerahan pasukan ini didukung pengembangan sistem pemantauan dan pendirian posko pengendalian karhutla terpadu.

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Bambang Hero Saharjo turut menyoroti pentingnya teknologi pemantauan pergerakan asap dan arah angin di lokasi kejadian. Ia mengingatkan bahwa perlindungan kesehatan para petugas yang memadamkan api di lapangan juga wajib menjadi prioritas utama.

Ancaman ISPA dan Program Dashboard Green Policing

Untuk mempercepat respons, Polri mengembangkan Dashboard Green Policing yang mengintegrasikan informasi cuaca, kondisi lahan, dan tingkat kerawanan suatu wilayah. Aparat di tingkat kepolisian sektor ditugaskan memantau langsung tinggi air tanah serta mengoptimalkan sumur bor dan sekat kanal.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luas area terbakar di Indonesia telah mencapai 637.011 hektare, dengan 126.431 hektare di antaranya merupakan lahan gambut. Kabut asap akibat rentetan kebakaran ini memicu 295.089 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di enam provinsi terdampak serta mengganggu aktivitas dunia pendidikan.

"Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah. Karena yang kita lindungi bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga keselamatan dan masa depan masyarakat," pungkas Herry. ***