PEKANBARU - Aliansi Merah Putih PPPK Provinsi Riau menggelar audiensi bersama jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Kamis (2/11/2006). Pertemuan lintas sektor ini bertujuan memperjuangkan hak kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian para tenaga pendidik di wilayah tersebut.

Kedatangan para perwakilan guru ini diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Riau, Ahmad Tarmizi. Proses dengar pendapat di ruang rapat dewan itu turut didampingi oleh Sekretaris Fraksi PKS, Abdullah.

Ketua Aliansi Merah Putih PPPK Provinsi Riau, Eko Wibowo membeberkan ada tiga poin utama yang disuarakan kepada para wakil rakyat. Fokus pertama menyoroti pentingnya peninjauan ulang serta kesetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Alhamdulillah, pada hari ini tuntutan kami dari Aliansi Merah Putih Provinsi Riau, P3K Provinsi Riau, pertama adalah masalah peninjauan dan kesetaraan TPP," paparnya.

Ia mengeluhkan nominal tunjangan yang diterima para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut sangat minim. Selama ini, angka yang dikucurkan pemerintah daerah hanya dipatok rata sebesar Rp500 ribu per bulan untuk berbagai formasi.

"TPP kami hanya dipatok 500 semuanya, walaupun di OPD teknis maupun guru sama, 500 ribu per bulan," rincinya.

Selain menuntut perbaikan finansial bulanan, aliansi juga mendesak kepastian hukum terkait nasib tenaga kerja berstatus paruh waktu. Mereka menilai pemberian jaminan sosial dan pelindungan kerja merupakan hak dasar yang wajib ditunaikan oleh pemangku kebijakan.

"Jaminan sosial dan perlindungan ini bagi PPPK harus diperhatikan betul," tegasnya.

Merespons aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi memastikan legislatif akan menjembatani seluruh keluhan para tenaga kependidikan. Pihaknya segera meneruskan poin-poin tuntutan itu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk dikaji dan ditindaklanjuti secara kelembagaan.

Di akhir pertemuan, perwakilan guru tersebut menitipkan asa agar pemerintah daerah bertindak adil dalam menyusun kebijakan anggaran.

"Adanya perhatian dan keadilan bagi tenaga pendidik khususnya di Provinsi Riau menjadi harapan kami," pungkasnya. ***