PEKANBARU, GORIAU.COM - Untuk membela kepentingan Provinsi Riau sebagai provinsi yang telah menyumbangkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang begitu besar kepada negara ini namun terasa masih kurang mendapat perhatian pusat harus ditempuh dengan cara yang agak ''kurang ajar'' mengingat pimpinan pun ''kurang ajar'' dalam memperlakukan Riau.

''Jangan hanya menunggu, itu kalau orang sehat, orang yang buta hati dan pikiran, tidak akan melakukan hal seperti itu, kita harus agak ''kurang ajar'' karena pimpinan kurang ajar juga,'' kata tokoh Riau yang juga mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) era Presiden BJ Habibie, Letjen (Purn) H Syarwan Hamid, kepada wartawan, usai acara Dialog Kebangsaan bertema Putra Melayu Riau Membuka Palang Pintu Reformasi, di Balai Adat Melayu Riau, Senin malam (9/12/2013).

Menurut tokoh yang mendapat gelar kehormatan adat dari Datuk Seri Setia Lela Negara dari LAM Riau pada 26 November 2000 ini, dalam memperjuangkan kepentingan Riau harus dilakukan secara gigih. Dia memberi contoh Provinsi Sumatera Barat, meskipun sumber daya alam (SDA)-nya kurang bila dibandingkan dengan Provinsi Riau tetapi mereka gigih memperjuangkannya.

Menurut Syarwan, di Jakarta itu ibarat ada pundi-pundi, sehingga kalau yang rajin datang ke sana dan pintar berbicara maka merekalah yang berhasil dapat. ''Sayangnya, orang Riau tak ade datang ke sana, bawa map tidak, ape pun ape tidak,'' kata Syarwan dengan logat Melayu yang kental.

Menyinggung buku berjudul Syarwan Hamid, Jenderal di Gelombang Reformasi, yang belum lama ia luncurkan, Syarwan mengatakan buku tersebut mengungkapkan banyak hal yang belum diketahui orang atau kalaupun sudah tahu namun masih sepotong-sepotong.

''Saya pikir sayang (jika tidak ditulis), ada fakta-fakta bagus namun perlu diketahui. Orang berjuang harus berani mengambil risiko. Nilai-nilai itu akan ada pengaruh positifnya bagi masyarakat Riau, terutama generasi mudanya,'' kata Syarwan.

Menurut Syarwan, di Riau banyak sekali, ''judul-judul'' perjuangan yang belum selesai yang ada awalnya, namun tidak tahu penutupnya apa. ''Seperti perjuangan untuk mendapatkan dana bagi hasil (DBH), sumber daya manusia, untuk itu, kita tidak bisa hanya pasrah, atau minta belas kasihan dan hanya menunggu,'' katanya.

Dia menambahkan, berbekalkan pengalaman di tempat lain apakah di Irian atau tempat lainnya Riau harus menuntut haknya karena itu hal yang wajar. ''Kalau kita sharing besar dalam suatu perusahaan, lalu dapat penghasilan besar itu wajarkan. Di sini, jangankan besar, kecilpun berkurang,'' kata Syarwan dengan nada kesal.

Syarwan memberi contoh yang menurutnya paling aktual, dimana Mentri Pekerjaan Umum mengumumkan ke sana dan ke sini (mengenai proyek pembangunan).

''Kasat mata banget, Jalan tol Pekanbaru-Dumai saja entah berapa tahun akan selesai dengan alasan tanah mahal. Kalau tanah mahal menjadi alasan, di Jawa harga tanah lebih mahal, itu hanya alasan yang dicari-cari,” tegas Syarwan.

Menurut Syarwan, mereka menganggap jika tidak mengabulkan permintaan Riau tidak ada risikonya serta masih bisa untuk ditunda. Sementara orang Riau sendiri tidak akan bereaksi.

''Nah berdasarkan pengetahuan ini, kalau kita puas dengan hal itu, kita berhenti saja. Kalau kita enggak puas, kita harus berjuang dan menuntut. Suarakan itu ke kupingnya presiden, ke menteri-menteri, ke DPR segala macam itu,'' ujar Syarwan dengan nada keras.

Syarwan mengingatkan kepada anggota Dewan terutama anggota DPR RI daerah pemilihan Riau jangan hanya ''duduk manis'' saja tanpa memperjuangkan kepentingan Riau di Pusat. ''Apa yang mereka kerjakan untuk Riau, bukankah mereka berasal dari daerah pemilihan Riau,'' ujar Syarwan.

Menurut Syarwan, agar menuntut kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau, jika mereka menjadi anggota DPR RI itu memperjuangkan apa dan apa out put-nya sementara infrastruktur di Riau seperti jalan dan lain-lain masih jauh tertinggal.

Dialog Kebangsaan selain menghadirkan Syarwan Hamid, juga hadir narasumber Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Al Azhar, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR Dr. Ahmad Tarmizi Yusa, MA dan Ketua Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR) Indra Syafri, M.Si.

Pada Dialog Kebangsaan yang dipandu Ketua DPH LAM Riau Drs. Syahril Abubakar, M.Si ini, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR Dr. Ahmad Tarmizi Yusa, MA membentangkan makalah dialog berjudul Reformasi Politik di Indonesia, Mengenang Peranan dan Jasa Putra Melayu Riau Letjen. (Purn). H. Syarwan Hamid.

Sementara Ketua Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UIR Pekanbaru Indra Syafri, M.Si, akan membentangkan makalah dialog berjudul Kejatuhan Orba, Reaksi dan Situasi Politik Lokal di Riau Menyikapi Reformasi.

Sejumlah tokoh tampak hadir pada acara tersebut antara lain Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Dr. H. Tenas Effendy, anggota MKA LAM Riau H Ahmad Bebas, HM. Dun Usul, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Riau Dra. Hj. Maimanah Umar, M.Si, dan lain-lain.

Penggagas Dialog Kebangsaan Drs. Syahril Abubakar, M.Si mengatakan secara intelektual dibutuhkan adanya lembaga kajian akademis untuk mengkaji langkah perjuangan Riau ke depan seperti dengan membentuk Syarwan Hamid Center.

Selain itu, ada keinginan membentuk Front Pembela Marwah Riau yang nantinya dapat membantu perjuangan masyarakat di daerah ini seperti membantu Fornas Otsus [Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus], dan perjuangan dana bagi hasil (DBH). ''Kita perlu orang-orang yang bergerak di lapangan, ini yang bergerak di lapangan, adik-adik mahasiswa, generasi muda, laskar dan lain-lain,'' ujarnya. (rls)