
PEKANBARU - Maraknya oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk memeras dan mengintimidasi masyarakat menjadi ancaman serius bagi dunia jurnalistik di Provinsi Riau. Hal ini memicu keresahan di berbagai kalangan, mulai dari kepala sekolah hingga tokoh masyarakat yang kerap menjadi sasaran tindakan tidak etis tersebut.
Menyikapi fenomena ini, Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar mengajak pemimpin redaksi dari berbagai organisasi pers membangun pers yang sehat dan menjaga marwah profesi bersama-sama?
Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi bertajuk 'Tantangan dan Masa Depan Pers Riau' yang berlangsung di Gedung PWI Riau, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Selasa (15/9/2026).
Raja Isyam memaparkan bahwa saat ini industri media tidak hanya dihadapkan pada tekanan ekonomi perusahaan, tetapi juga problem etika dan profesionalisme yang sangat berat di lapangan.
"Setiap kali kami bertemu dengan kepala sekolah, kepala desa, dan tokoh masyarakat, keluhan yang muncul selalu sama. Mereka mengeluhkan perilaku, etika, dan sikap oknum yang mengaku wartawan," urai Raja Isyam di hadapan para anggota dan pengurus PWI serta pengelola media.
Ia menjelaskan, lapangan saat ini dipenuhi oleh oknum yang tidak melakukan kerja jurnalistik secara benar. Alih-alih meliput peristiwa atau menggali informasi yang bermanfaat bagi publik, segelintir orang tersebut justru mendatangi berbagai instansi pemerintahan, sekolah, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hanya untuk menakut-nakuti dan meminta uang.
Tindakan oknum yang dulunya kerap disapa wartawan bodrek ini membuat profesi jurnalis diidentikkan dengan perilaku premanisme. Masyarakat mulai memandang sebelah mata terhadap kehadiran jurnalis karena trauma dengan praktik pemerasan tersebut.
Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya oknum yang sama sekali tidak bernaung di bawah organisasi pers yang diakui dan tidak memiliki kualifikasi yang jelas. Padahal, undang-undang secara tegas mewajibkan pewarta untuk berkualifikasi dan tergabung dalam organisasi profesi untuk menjaga standar kerja profesi.
Raja Isyam menyoroti bahwa wartawan profesional yang berusaha menjaga integritasnya kini menghadapi beban ganda. Selain harus bertahan di tengah sulitnya kondisi ekonomi media, mereka juga harus ikut memikul citra buruk akibat ulah para oknum yang merusak nama baik pers secara barbar.
"Tantangan kita kedepan bukan hanya memikirkan soal memproduksi konten, tetapi bagaimana menyelamatkan eksistensi dan integritas wartawan profesional di tengah situasi seperti ini," tegasnya.
Dampak domino dari ulah oknum tak bertanggung jawab ini berimbas pada rusaknya muruah pewarta di ruang publik digital. Berbagai unggahan di platform media sosial seperti Facebook dan TikTok kerap menyamaratakan semua jurnalis dengan label negatif, yang berujung pada pelecehan terhadap profesi wartawan secara keseluruhan.
Mengutip data dari ahli pers, Raja Isyam menyebut saat ini terdapat ribuan media daring yang beroperasi. Namun, jumlah wartawan yang benar-benar tergabung dalam organisasi resmi PWI dan bekerja sesuai dengan standar kompetensi sangatlah minim, bahkan tidak mencapai angka tiga ratus orang untuk daerah tersebut.
Melalui forum yang juga diisi dengan pengumuman Lomba Karya Tulis Jurnalistik 2026 ini, PWI Riau mendorong seluruh elemen pers, khususnya para pimpinan redaksi, untuk merumuskan langkah konkret. Acara ini sengaja dikemas lebih fungsional dan jauh dari kesan seremonial semata, dengan harapan mampu melahirkan solusi nyata dalam menegakkan etika wartawan di Riau. ***