PEKANBARU – Rencana pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Riau mendapat perhatian dari DPRD Riau. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada ruas Mahato-Manggala, tetapi juga memprioritaskan sejumlah jalan lain yang kondisinya sudah memprihatinkan.

Wakil Ketua DPRD Riau, H Budiman Lubis, SH, mengatakan pembangunan jalan khusus dengan konstruksi rigid atau beton untuk kendaraan bertonase besar merupakan langkah yang tepat. Jalan tersebut nantinya dapat menjadi jalur utama angkutan Crude Palm Oil (CPO) dan kendaraan industri lainnya.

“Memang bagus kalau ada jalan yang fokus, rigid, disemen atau beton khusus untuk angkutan CPO dan industri dengan tonase besar,” ujar Budiman, Selasa (18/8/2026).

Menurut politisi Gerindra tersebut, keberadaan jalan khusus akan mengurangi tekanan terhadap jalan provinsi yang selama ini turut dilintasi kendaraan berat. Apalagi sebagian ruas jalan provinsi telah berusia puluhan tahun dan semakin cepat mengalami kerusakan akibat tingginya beban kendaraan.

Namun, Budiman mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membuat ruas jalan lain yang juga berada dalam kondisi kritis terabaikan.

“Anggaran kita dari APBD trennya menurun terus. Kalau memang ada posnya dari DBH Sawit, minimal dipetakan mana yang paling urgen,” katanya.

Ia menyebut ruas Mahato-Manggala tetap layak menjadi salah satu prioritas. Tetapi, menurutnya, pemerintah juga harus melihat kebutuhan masyarakat di ruas-ruas lainnya.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah jalan Sontang. Budiman mengaku telah memperjuangkan perbaikan ruas tersebut sejak 2024. Namun, rencana tersebut belum terealisasi akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Saya sebagai wakil rakyat dari sana, tahun 2024 sudah saya ajukan. Tetapi karena efisiensi, akhirnya dihilangkan. Tahun 2025 juga sudah saya ajukan untuk APBD murni, tetapi tidak terlaksana,” ungkapnya.

Ia bahkan menyebut rencana pekerjaan tersebut sempat muncul dalam sistem LPSE untuk kegiatan pengawasan. Kendati demikian, pekerjaan fisik yang ditunggu masyarakat hingga kini belum juga terlaksana.

Tak hanya jalan Sontang, Budiman juga menyoroti kondisi ruas Simpang Dalu-Dalu hingga Bangun Jaya. Kerusakan di jalur tersebut dinilai sudah cukup parah dan membutuhkan penanganan segera.

“Kalau perlu, jalan itu juga dibeton. Setidaknya kalau belum sempat dibeton, ditambal sulam dulu agar arus barang dan jasa tetap lancar,” ujarnya.

Menurut Budiman, keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan tersebut semakin meningkat. Bahkan, keresahan warga mulai banyak disuarakan melalui media sosial.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Rokan Hulu, ia memastikan aspirasi mengenai perbaikan jalan terus disampaikan kepada pemerintah. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala utama.

“Kami terus memperjuangkan dan selalu mengajukan. Tetapi apalah daya, kalau anggaran terkena efisiensi dan anggarannya tidak ada, ya inilah yang terjadi,” katanya.

Karena itu, pembahasan APBD Perubahan 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk kembali mengevaluasi belanja infrastruktur. DPRD akan mempertanyakan pekerjaan jalan mana yang masih memungkinkan direalisasikan tahun ini dan mana yang harus digeser ke 2027.

“Kalau memang masih bisa dikerjakan 2026, apakah anggarannya masih bisa kita geser sedikit ke pos-pos yang parah dan urgen tadi,” pungkasnya.

Dengan kondisi fiskal Riau yang semakin terbatas, Budiman menilai pemerintah harus lebih cermat menentukan skala prioritas. Jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan jasa, terutama yang menghubungkan sentra produksi dengan kawasan industri, dinilai tidak boleh terus menunggu.

Pembangunan jalan khusus kendaraan bertonase besar memang penting. Namun, di saat yang sama, jalan masyarakat yang sudah rusak parah juga membutuhkan perhatian. Jangan sampai fokus pada satu ruas membuat persoalan infrastruktur di daerah lain kembali tertunda. ***