JAKARTA - Manuver militer kelompok Houthi di Semenanjung Arab memicu peningkatan status keamanan secara masif. Kedutaan Besar AS di sejumlah negara Timur Tengah serempak menerbitkan peringatan keamanan akibat rentetan serangan mendadak yang merusak stabilitas kawasan.

Ketegangan meruncing usai pemberontak sokongan Iran asal Yaman tersebut mengklaim serangan rudal dan drone ke sejumlah lokasi sensitif di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu. Pernyataan Houthi ini muncul tak lama setelah insiden kobaran api dan asap tebal yang membubung di sekitar area bandara utama Riyadh, kendati pemerintah Saudi belum memberikan penjelasan rinci mengenai penyebabnya.

Sebelumnya, Houthi juga berekspansi dengan melancarkan invasi darat di jalur vital transit minyak, Selat Bab el-Mandeb, dan sukses menguasai wilayah Mokha beserta pulau-pulau sekitarnya di mulut Laut Merah.

Menanggapi dinamika ini, Presiden AS, Donald Trump menyebut telah menjalin komunikasi langsung dengan Houthi. Melalui Fox News, Minggu, Trump memaparkan bahwa kelompok tersebut menyetujui komitmen untuk tidak menyerang Amerika Serikat. Di saat yang sama, ia mengaku masih menakar keputusan terkait perang dengan Iran, termasuk mempertimbangkan opsi untuk menghancurkan negara tersebut jika sikap Teheran tidak berubah. Pernyataan kontroversial Trump ini tidak mendapat tanggapan resmi dari pihak Gedung Putih.

Sebagai wujud dukungan terhadap sekutunya, pemerintahan Trump pekan lalu meloloskan rencana pengiriman sekitar 50 unit jet tempur tipe F-35 untuk Arab Saudi. Kesepakatan bernilai potensial US$24,3 miliar ini diproyeksikan memperkuat benteng pertahanan kerajaan tersebut.

Imbauan Darurat untuk Warga Sipil

Cepatnya pergerakan militer di Timur Tengah memaksa Departemen Luar Negeri AS merilis imbauan pembatasan perjalanan pada Sabtu malam waktu setempat, yang kemudian diberitakan oleh CNBC Internasional, Senin (21/9/2026).

Otoritas meminta warga AS mempertimbangkan kembali jadwal kunjungannya, mengingat potensi penutupan ruang udara udara maupun pembatalan rute penerbangan.

"Konflik militer ini berpotensi meningkat dengan cepat. Warga Amerika yang berada di luar Timur Tengah harus mempertimbangkan dengan serius rencana perjalanan ke atau melalui kawasan tersebut," tegas Departemen Luar Negeri AS di platform X.

Sikap Keras Teheran dan Efek Ekonomi

Dalam perang yang telah bergulir hampir tujuh bulan ini, Selat Hormuz yang memisahkan wilayah perairan Iran dan Oman menjadi senjata utama Teheran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf via Telegram, Minggu, memastikan jalur tersebut tidak akan dibuka sebelum AS merespons tuntutan mereka. Pemblokiran ini mengerek harga standar minyak mentah Brent hingga 72 persen sejak awal tahun 2026 akibat kacaunya jadwal distribusi energi.

Terkait perundingan, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei pada Sabtu menyampaikan kepada MS NOW bahwa dialog dengan perantara Qatar dan Pakistan terus berjalan.

"Kami masih berhubungan dengan mediator dari Qatar. Mereka telah menyampaikan kepada Washington persyaratan kami untuk menghentikan perang dan kami kini menunggu respons Presiden Trump terhadap persyaratan tersebut. Persyaratan kami adalah perang dihentikan di semua front, aset Iran yang dibekukan dilepaskan, serta blokade laut dicabut," bebernya.

Daftar tuntutan ini sejalan dengan pernyataan mantan Sekretaris lembaga tersebut, Mohammad Bagher Zolghadr pada bulan lalu. Zolghadr merinci syarat tambahan berupa penarikan pasukan AS, pembayaran ganti rugi, serta penghentian serangan terhadap negara sekutu Iran.

Sementara Trump pada Rabu meyakini perang ini bisa segera menemui akhirnya, pihak angkatan bersenjata Iran justru mengeluarkan ancaman terbuka di media sosial. Mereka mengklaim telah mengantongi bocoran informasi persiapan operasi militer AS terbaru, dan memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak memfasilitasi operasi tersebut jika tidak ingin merasakan tindakan balasan militer dari Teheran.***