PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan perusahaan swasta guna menanggulangi kerusakan infrastruktur pada ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir) menuju Simpang Manggala, Selasa (21/7/2026). Pertemuan di Kantor Gubernur Riau yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto tersebut fokus merumuskan solusi penanganan jalan di tengah beban kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

Kondisi jalan provinsi yang membentang di wilayah tersebut dinilai membutuhkan intervensi perbaikan yang komprehensif. Banyaknya titik jalan berlubang telah menghambat mobilitas warga sekitar sekaligus mengganggu efisiensi operasional angkutan barang milik korporasi.

"Kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang ada di sekitar ruas jalan Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Kita berharap kondisi ruas ini harus baik karena masih banyak jalan berlubang, sementara kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk memperbaiki jalan ini hingga benar-benar mantap," urai SF Hariyanto.

Pemerintah daerah sendiri telah mengalokasikan pembiayaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 kilometer badan jalan. Namun, masih terdapat sisa bentangan sekitar 27 kilometer yang mendesak untuk ditangani, sehingga kontribusi swasta yang memanfaatkan jalur tersebut sangat diharapkan.

"Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, karena kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi semua pihak," tambahnya.

Terkait skema pengerjaan fisik di lapangan, pemerintah provinsi memastikan tidak akan menerima aliran dana dari pihak perusahaan dalam bentuk apa pun. Eksekutif hanya akan mengambil peran sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi spesifikasi teknis agar material serta kualitas jalan sesuai dengan standar kelayakan infrastruktur yang ditetapkan.

Selain fokus pada perbaikan infrastruktur, pimpinan daerah itu turut mengimbau para pengusaha agar memprioritaskan penggunaan armada operasional dengan pelat nomor BM. Langkah ini dinilai krusial sebagai wujud kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya akan diputar kembali untuk pos pemeliharaan jalan.

"Kami menghimbau agar para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama dalam perbaikan jalan. Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi merincikan bahwa total panjang ruas Jalan Mahato menuju Simpang Manggala mencapai 80,65 kilometer. Kerusakan yang terjadi di jalur urat nadi ekonomi ini kerap memicu kendala lalu lintas, terutama saat curah hujan tinggi melanda kawasan tersebut.

"Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok maupun terpuruk karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan akibat kemacetan yang terjadi," papar Zulfahmi.

Berdasarkan asesmen teknis Dinas PUPR Provinsi Riau, saat ini terdapat jalan dengan kategori rusak berat dengan luasan kerusakan di atas 30 persen sepanjang 8.450 meter. Di samping itu, terdata pula kerusakan kategori sedang dengan rentang persentase 10 hingga 30 persen sepanjang 27.250 meter yang kini menanti realisasi perbaikan lintas sektoral tersebut. ***