PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Riau tengah mematangkan integrasi data penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Persiapan komprehensif ini dilakukan untuk menyambut agenda kunjungan kerja (kunker) reses Komisi X DPR RI yang turut didampingi langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia dalam waktu dekat.

Kepala BPS Riau, Asep Riyadi telah melakukan audiensi khusus bersama jajaran Pemprov Riau guna memastikan kesiapan daerah. Koordinasi lintas instansi tersebut dinilai krusial agar seluruh agenda kenegaraan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Jadi, hari ini saya melakukan audiensi dengan Pak Sekda terkait kunjungan reses Komisi X DPR RI dalam waktu dekat ini. Kunjungan kerja tersebut juga akan dibersamai langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia," terang Asep Riyadi di Pekanbaru, Selasa (21/7/2026).

Sesuai rancangan jadwal, rombongan pusat akan langsung bertolak menuju Kabupaten Siak setibanya di Bumi Lancang Kuning. Fokus utama pembahasan selama peninjauan lapangan akan berkutat pada sejauh mana efektivitas implementasi program KIP-K yang disoroti oleh wakil rakyat tersebut.

"Besok agendanya langsung menuju ke Siak untuk melakukan kunjungan kerja dan serangkaian acara di sana. Salah satu agenda utama yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI adalah pembahasan mengenai program kerja Kartu Indonesia Pintar Kuliah," paparnya.

Asep menambahkan, mengingat Pemprov Riau selama ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberlangsungan program pendidikan, kelengkapan basis data sangat diperlukan. Instrumen data tersebut akan diolah menjadi bahan diskusi sekaligus evaluasi antara daerah dan pemerintah pusat.

"Tadi Pak Sekda juga menyampaikan bahwa program KIP-K yang sudah berjalan di Riau sejauh ini jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala data-datanya untuk menjadi pembahasan," lanjutnya.

Sebagai tuan rumah penyelenggara, jajaran terkait siap memberikan dukungan fasilitasi secara penuh. "Harapan kita tentu bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik selama masa kunjungan kerja. Selain itu, kita juga siap memfasilitasi kebutuhan data-data yang diperlukan oleh anggota dewan terkait program-program pemerintah tersebut," imbuhnya.

Menanggapi persiapan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menegaskan kesiapan utuh pemerintah daerah dalam memfasilitasi rombongan dari pusat. Pihaknya juga telah merampungkan sinkronisasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak selaku lokasi utama pelaksanaan agenda.

"Kami dari Pemerintah Provinsi Riau, standby mulai dari penjemputan sampai nanti keberangkatan pulangnya. Termasuk untuk koordinasi ke Pemkab Siak sudah dikonfirmasi," urai Syahrial Abdi.

Lebih jauh, ia menititikberatkan urgensi validitas data penerima manfaat KIP-K. Akurasi angka di lapangan menjadi fondasi penting bagi pemangku kebijakan, terutama di tengah potensi perubahan regulasi maupun kriteria penyaluran program pendidikan tinggi di masa mendatang.

"Yang terpenting kita harus menyiapkan berbagai data yang diperlukan. Seperti perlu dipastikan keberlanjutan studi mahasiswa penerima KIP-K di Riau karena adanya potensi perubahan kriteria," tegasnya.

Basis data yang presisi ini kelak diproyeksikan memberikan gambaran utuh terkait keberhasilan dan dampak KIP-K di daerah. "Sehingga, dengan adanya penyajian data yang lengkap tersebut bisa menjadi pegangan oleh DPR RI Komisi X untuk menyerap aspirasi masyarakat," pungkasnya. ***