PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah cepat untuk mengurai benang kusut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap memicu antrean panjang kendaraan bermotor. Berbagai skenario antisipasi disiapkan untuk mencegah terjadinya kelangkaan energi menjelang penghujung tahun.

Kepala Dinas Sumber Daya Mineral (SDM) Provinsi Riau, Ismon Diondo Simatupang, S.T., M.T menyatakan bahwa instruksi gubernur sangat tegas terkait pemenuhan hak energi masyarakat. Rantai pasokan ke seluruh pelosok daerah tidak boleh terputus dalam kondisi apapun.

Dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Anggota Komisi VI DPR RI di Lantai 8 Gedung Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026), Rusman menjabarkan langkah preventif yang telah ditempuh pemerintah daerah sejak bulan lalu.

"Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun," terangnya.

Rusman melihat salah satu kendala lambatnya respons penanganan distribusi di lapangan adalah rentang kendali pengawasan. Oleh karena itu, Pemprov Riau mendorong adanya institusi pengawas energi yang bermarkas langsung di daerah.

"Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan," sambungnya.

Sejalan dengan usulan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Riau, Ahmad yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyoroti urgensi pembentukan Satgas Terpadu pengawasan BBM subsidi. Tim khusus ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

"Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan," ujar Ahmad. (wpa)