Kita sering membicarakan pembangunan dengan angka. Berapa APBD? Berapa kilometer jalan? Berapa banyak program? Berapa banyak investasi? Semua itu penting. Tetapi pembangunan memiliki pertanyaan yang jauh lebih sederhana: Apakah rakyat merasa hidupnya jauh lebih baik?

APBD Kuantan Singingi 2026 disahkan sekitar Rp1,421 triliun. Angka itu menunjukkan betapa besar tanggung jawab pemerintah dalam mengubah sumber daya publik menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Kuantan Singingi - Pemerintah)

Namun, anggaran hanyalah alat. Ia bukan tujuan. Tujuan pembangunan adalah kesejahteraan. Karena itu, kita harus belajar membedakan antara banyaknya kegiatan dengan besarnya dampak.

Sebuah program boleh terlihat megah. Tetapi kalau tidak menyelesaikan persoalan masyarakat, ia hanya menjadi kegiatan. Sebuah gedung boleh terlihat indah. Tetapi kalau tidak memberikan pelayanan yang lebih baik, ia belum tentu menjadi pembangunan. Sebaliknya, sebuah jalan kecil menuju sentra pertanian mungkin tidak masuk berita besar. Tetapi jika jalan itu membuat petani lebih mudah menjual hasil kebunnya, ia mungkin jauh lebih berarti bagi kehidupan rakyat.

Kita membutuhkan pembangunan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Petani membutuhkan akses. Pedagang membutuhkan pasar. Anak-anak membutuhkan sekolah. Tenaga kesehatan membutuhkan fasilitas. Desa membutuhkan konektivitas. Dan masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir bukan hanya ketika ada seremoni.

Pembangunan juga harus adil secara wilayah. Jangan sampai kemajuan hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten sementara desa-desa hanya menjadi penonton. Data pembangunan manusia Kuantan Singingi menunjukkan kemajuan, tetapi masih terdapat pekerjaan rumah berupa disparitas pembangunan antarwilayah. (BPS Kuantan Singingi)

Karena itu, ukuran keberhasilan Kuantan Singingi tidak cukup dilihat dari pusat kotanya. Lihatlah desa paling jauh. Lihatlah keluarga paling miskin. Lihatlah anak yang hampir putus sekolah. Lihatlah petani kecil. Lihatlah masyarakat yang berhadapan dengan persoalan lahan. Lihatlah mereka yang tidak punya akses kepada kekuasaan. Di sanalah wajah pembangunan sesungguhnya terlihat.

Kita tidak sedang mengatakan bahwa pemerintah tidak bekerja. Banyak yang sudah dikerjakan. Tetapi justru dari banyak yang telah dikerjakan, kita harus berani menuntut agar hasilnya semakin berkualitas, semakin memberikan manfaat, semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintahan tidak boleh bekerja sendirian. Dunia usaha harus ikut berperan. Perguruan tinggi harus ikut berkontribusi. Tokoh adat harus ikut. Tokoh agama harus ikut. Pemuda harus ikut. Media harus ikut. Dan masyarakat harus ikut mengawasi.

Kuantan Singingi tidak kekurangan orang pintar. Yang kita perlukan adalah semakin banyak orang yang mau bekerja bersama. Karena pembangunan bukan perlombaan siapa yang paling berjasa. Pembangunan adalah kerja kolektif.

Ketika sebuah jalan selesai, jangan bertanya siapa yang paling berjasa. Tanyakan apakah rakyat sekarang lebih mudah bergerak. Ketika sebuah program berhasil, jangan hanya bertanya siapa yang mendapat penghargaan. Tetapi tanya siapa yang kehidupannya berubah. Itulah cara kita mengukur pembangunan. Dengan manusia. Bukan hanya dengan angka. ***

Bersambung...