JAKARTA - Posisi sebagai penasihat kepala negara kini diduduki oleh 26 tokoh lintas profesi setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meresmikannya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Penugasan lembaga ini diiringi dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai total Rp1,989 miliar per bulan.

Besaran dana tersebut merupakan akumulasi dari hak keuangan per individu yang menyentuh angka Rp76,5 juta setiap bulannya. Kebijakan ini merujuk pada Perpres Nomor 15 Tahun 2026 tertanggal 27 Maret 2026, yang juga memastikan mereka mendapat fasilitas layaknya menteri. Aturan yang sama menyebutkan bahwa penerimaan ini dikenai pajak penghasilan dan akan langsung disetop jika anggota terkait melepas jabatannya.

Keberadaan puluhan anggota ini difokuskan untuk mendampingi satu pihak saja. "Jadi tugas kami memang khusus dengan satu penerima manfaat, yaitu Presiden," papar Ketua Wantimpres, Pratikno.

Latar belakang tokoh yang beragam, mulai dari pemuka agama hingga mantan menteri, dinilai menjadi kekuatan utama dewan ini. "Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang," pungkasnya.

Berikut nama-nama 26 anggota Wantimpres yang mengisi jabatan tersebut:

  1. Pratikno (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2024-2026, Menteri Sekretaris Negara 2014-2024)
  2. Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019-2024)
  3. Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah 2026)
  4. Shinta Nuriyah Wahid (Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid)
  5. Muhammad Quraish Shihab (Menteri Agama 1998)
  6. Agum Gumelar (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2018-2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan 2001)
  7. Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2024-2025, Kepala Badan Intelijen Negara 2016-2024)
  8. Chairul Tanjung (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2024)
  9. Salim Segaf Aljufri (Menteri Sosial 2009-2014, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera 2015-2025)
  10. Anwar Iskandar (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2023-sekarang)
  11. Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2010-2021)
  12. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2021-2026)
  13. Philip Kuncoro Wijaya (Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia)
  14. Budi Tanuwibowo (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia)
  15. Ida Bagus Purwalaksana (Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan 2019-2022)
  16. Soekarwo (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024)
  17. Jusuf Hamka (Pemilik perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP))
  18. Tahir (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024)
  19. Jusuf Wanandi (Senior Fellow dan co-founder Centre for Strategic and International Studies)
  20. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate)
  21. Rocky Gerung (Pendiri Setara Institute)
  22. Mohamad Hatta (Ketua Dewan Etik Partai Golkar)
  23. Bambang Soesatyo (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019-2024)
  24. Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2020 dan 2023)
  25. Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan 2014-2016, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2016-2019)
  26. Jacky Manuputty (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).***