PEKANBARU - Ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Islam Riau (UIR) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Selasa (13/10/2026). Massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penghentian hibah APBD untuk instansi vertikal, hingga desakan pembentukan peraturan daerah larangan LGBT.

Aksi yang berlangsung aman dan kondusif di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru ini diwarnai orasi silih berganti dari atas mobil komando. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan BEM UIR M Ramadhanu menyoroti dampak kabut asap yang merugikan sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat Riau.

"Kami ingin Pemprov Riau tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga menunjukkan langkah konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan HMI Cabang Pekanbaru turut mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan alokasi dana APBD kepada instansi penegak hukum. Mereka menilai anggaran daerah seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk fasilitas dasar dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Massa juga meminta evaluasi aturan pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) agar lebih adil bagi Riau sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Selain urusan anggaran, pengunjuk rasa mendesak transparansi penyaluran beasiswa dan pemerataan pembangunan infrastruktur lintas kabupaten dan kota.

GoRiau

"Pemerintah Provinsi Riau, kami sampaikan bahwa masalah asap ini selalu terjadi setiap tahun. Mengapa masih saja ada hutan yang terbakar, sebenarnya apa pekerjaan pemerintah?" seru salah satu orator dari HMI mempertanyakan efektivitas kerja instansi terkait.

Menanggapi tuntutan demonstran, Kepala Biro Hukum Pemprov Riau Yan Dharmadi, SH MH menemui perwakilan mahasiswa secara bergiliran menjelang sore hari. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan APBD telah diatur melalui regulasi pusat, namun ke depan pemerintah daerah akan memprioritaskan bantuan untuk rumah sakit yang masih minim fasilitas pelayanannya.

"Kami mewakili dari Pemprov Riau sangat mengapresiasi atas masukan-masukan ini, merupakan masukan yang sangat berarti," paparnya.

Yan juga menyampaikan permohonan maaf karena Plt Gubernur Riau SF Hariyanto tidak dapat menemui para mahasiswa lantaran sedang sakit. Setelah mendapat penjelasan dari perwakilan birokrasi, massa aksi yang berjumlah sekitar 200 orang tersebut akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (wpa)