JAKARTA - Dinamika lalu lintas laut di Teluk Persia memasuki babak baru setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menerapkan sistem kendali de-facto di kawasan Selat Hormuz. Otoritas kemaritiman setempat mengonfirmasi keberhasilan pengawalan 31 kapal niaga dalam waktu 24 jam terakhir, sekaligus menandai berlakunya standar perlintasan baru yang lebih terpusat.

Langkah inspeksi dan proteksi ini diklaim sebagai bentuk pengamanan atas pergerakan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kantor Hubungan Masyarakat Angkatan Laut IRGC merilis keterangan tertulis terkait situasi perairan, Kamis (21/5/2026).

"Meskipun terjadi agresi militer teroris AS dan terciptanya ketidakamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Teluk Persia, khususnya di Selat Hormuz, Angkatan Laut IRGC berupaya untuk membangun jalur yang jelas dan aman untuk perlintasan dan kelanjutan perdagangan global," terang rilis resmi militer Teheran.

Sistem pengawasan terpadu dikoordinasikan langsung oleh Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) mulai Rabu (20/5/2026). Kapal-kapal yang melintasi zona pantau antara Gunung Mubarak hingga selatan Fujairah, serta kawasan Pulau Qeshm ke Umm Al Quwain wajib mematuhi aturan pelaporan dokumen yang dikawal pos pemeriksaan militer.

Berdasarkan publikasi industri perkapalan yang dicatat Reuters, regulasi transit berlapis mewajibkan pengungkapan data detail terkait kru, asal muatan, bendera, serta penanggung jawab kapal. Kewenangan IRGC kini meluas hingga pelaksanaan pemeriksaan fisik langsung di atas geladak kapal dagang, berkolaborasi dengan instansi negara seperti Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Jalur lalu lintas yang melayani kelancaran energi global ini mulai menerapkan standar perlakuan yang disesuaikan. Kapal komersial dari poros sekutu Teheran seperti Rusia dan China mendapat hak prioritas kemudahan transit, berbanding terbalik dengan kapal asal negara barat yang berpotensi dikenakan biaya jaminan keamanan.***