JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaporkan telah mengeksekusi 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan memimpin pemerintahan. Laporan tersebut dibacakan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/8/2026).

Kebijakan tersebut diambil untuk mengurai kerumitan birokrasi dan masalah menahun yang menghambat pelayanan publik. Rata-rata, pemerintah mengeluarkan satu kebijakan strategis setiap lima hari.

"Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat dan lebih rumit kepada generasi penerus," sebutnya.

Digitalisasi dan Akses Layanan Publik

Reformasi birokrasi terlihat dari operasional 313 Mal Pelayanan Publik di berbagai kabupaten dan kota. Warga kini dapat mengurus hingga 150 jenis dokumen dalam satu atap, yang secara otomatis mempersempit ruang gerak praktik percaloan.

Di sektor perlindungan sosial, pemerintah menerapkan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial di 143 kabupaten atau kota. Proses verifikasi kelayakan yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam tanpa memungut biaya administrasi dari warga miskin.

Selain itu, negara menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga tidak mampu serta menyelenggarakan Program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 108 juta penduduk.

Penegakan Hukum dan Penyelamatan Aset

Terkait penegakan hukum, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap eksploitasi kekayaan alam tanpa izin. Tercatat sebanyak 1.000 tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung telah ditutup paksa. Penertiban ini berdampak langsung pada kenaikan laba bersih PT Timah yang melonjak hingga 804,7 persen pada semester pertama 2026.

Prabowo menegaskan negara tidak memberikan ruang toleransi sedikit pun bagi praktik korupsi maupun penyelundupan yang merugikan keuangan negara.

"Korupsi mencuri masa depan anak-anak kita. Korupsi menghilangkan obat dari pasien, mengurangi pupuk dari petani, dan mengurangi kesempatan kerja," tandasnya.***