PEKANBARU –Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. BUMD yang tidak mampu mencapai target dan memberikan kontribusi terhadap daerah dinilai perlu dievaluasi secara serius, bahkan terbuka kemungkinan untuk dibubarkan dan digantikan dengan usaha yang lebih produktif.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris komisi III DPRD Hj Eva Juliana, Riau saat menanggapi kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas. Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya terus mengalokasikan anggaran untuk BUMD yang tidak mampu memberikan hasil."Kalau pikiran saya, kalau tidak mencapai target BUMD itu bagusnya kita resesi saja," ujarnya.

Ia menilai, dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ini anggaran kita itu tidak mencukupi lagi. Mendingan kita bubarkan saja atau ganti dengan yang lain yang bisa menghasilkan," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki banyak persoalan yang membutuhkan pembiayaan, terutama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan."Masih banyak masyarakat kita yang miskin, yang memerlukan bantuan-bantuan," katanya.

Namun demikian, ia menegaskan tidak semua BUMD harus dibubarkan. BUMD yang mampu memberikan kontribusi dan menghasilkan pendapatan bagi daerah justru layak mendapatkan dukungan."Kalau memang dia menghasilkan, kayak BRK, kita suntik," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, evaluasi harus dilakukan terhadap seluruh BUMD dan perusahaan daerah dengan melihat kinerja serta kontribusinya terhadap pemerintah daerah."Yang mana lagi BUMD yang lain, kalau menghasilkan, ya kita dukung. Kalau enggak, ya sudah," katanya.

Ia mengingatkan, persoalan BUMD yang tidak memberikan hasil sebenarnya bukan isu baru. Saat dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Riau, persoalan tersebut juga sudah pernah dibahas.

"Kalau tidak salah, zaman saya dulu Ketua Komisi III, ini sudah pernah kita bahas juga. Kalau tidak menghasilkan, ya sudahlah. Daripada pening-pening pula pemerintahan," tuturnya.

Meski demikian, ia menyebut pemerintah masih memberikan kesempatan kepada BUMD untuk memperbaiki kinerjanya. Evaluasi secara menyeluruh dinilai perlu dilakukan sebelum menentukan langkah terhadap masing-masing perusahaan daerah.

Ia mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan pembahasan APBD. Setelah persoalan anggaran daerah selesai, kinerja BUMD dapat kembali dikejar dan dievaluasi secara lebih menyeluruh.

"Kalau sekarang ini masih data secara rata-rata. Kita selesaikan dulu APBD kita ini, nanti mungkin baru kita kejar lagi," katanya.

Menurutnya, masih ada waktu bagi BUMD untuk menunjukkan kinerja dan membuktikan kemampuannya memberikan kontribusi bagi daerah."Masih ada waktu lah untuk memberikan mereka kesempatan," pungkasnya. ***