PEKANBARU – Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Ayat Cahyadi, mengaku prihatin terhadap dugaan meluasnya perilaku seksual berisiko di kalangan pelajar, mahasiswa, hingga kelompok usia produktif di Provinsi Riau.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Diperlukan perhatian serius dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, hingga organisasi masyarakat untuk melindungi generasi muda.

“Yang lebih memprihatinkan, ini juga menyasar pelajar, mahasiswa, dan usia-usia produktif. Ini tentu harus menjadi perhatian serius,” kata Ayat, Rabu (21/10/2026).

Ia menilai, fenomena tersebut perlu disikapi melalui langkah yang terarah dan komprehensif. Upaya perlindungan generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan peran keluarga atau sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu hal yang dinilainya perlu menjadi perhatian adalah pembahasan regulasi daerah yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Namun, penyusunannya harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan perlindungan generasi muda, kesehatan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ayat, regulasi daerah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sosial yang lebih sehat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kelompok usia muda.

Di sisi lain, penanganan persoalan ini juga membutuhkan pendekatan edukatif dan preventif. Peran orang tua, tenaga pendidik, dan lingkungan masyarakat dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai kesehatan, tanggung jawab, serta risiko perilaku seksual.

Pembahasan regulasi juga perlu didukung kajian yang memadai agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan di masyarakat, memiliki landasan hukum yang kuat, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Perhatian terhadap dugaan meluasnya perilaku seksual berisiko di kalangan generasi muda diharapkan tidak berhenti pada wacana, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat," pungkasnya. ***