Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla Yth.

Melalui surat terbuka ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan selamat kepada bapak berdua yang hari ini resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bhakti 2014-2019. Kepada bapak berdualah harapan rakyat Indonesia dipertaruhkan lima tahun ke depan.

Saya mengikuti kampanye bapak melalui media massa. Banyak yang ingin bapak lakukan untuk merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun keinginan itu tentu harus didukung oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tanpa dukungan rakyat seutuhnya, saya yakin bapak sulit mencapai target yang diinginkan.

Salah satu yang dikhawatirkan rakyat di awal-awal pemerintahan bapak adalah rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kami tahu APBN 2015 dalam kondisi defisit. Subsidi BBM mencapai Rp 276 triliun. Utang luar negeri melonjak jadi Rp 400 triliun. Sementara APBN hanya berkisar Rp 2.000 triliun. Jika subsidi BBM bapak cabut, maka bapak akan menaikkan harga premium sekitar Rp 3.000 per liter.

Kenaikan BBM ini jelas akan memberatkan rakyat. Bayangkan, belum BBM dinaikkan, harga-harga sudah pada melambung. Harga beras, cabe, bawang, minyak makan, daging, telur, sayur-sayuran, sudah naik hampir 30 persen di pasaran. Apalagi di Riau, barang-barang harian itu banyak didatangkan dari luar daerah. Sudah pasti akan memakai jasa transportasi dan BBM.

Kami paham, subsidi BBM itu banyak dinikmati oleh orang-orang kaya yang punya mobil dan sepeda motor. Bahkan, mobil pemerintah berplat merah yang dilarang memakai BBM bersubsidi, mereka ganti dengan plat hitam demi mendapatkan BBM bersubsidi. Perusahaan industri yang juga dilarang memakai BBM bersubsidi, kongkalikong dengan SPBU untuk memperoleh BBM bersubsidi.

Kalau toh bapak terpaksa menaikkan harga BBM, saya menyarankan tidak terlalu tinggi. Sehingga rakyat tidak shock. Kenaikan itu juga harus dibarengi dengan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil. Pembatasan ini juga harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Di pihak lain, saya setuju bapak mengalihkan subsidi BBM itu untuk rakyat kecil seperti subsidi petani, nelayan, pedagang, UMKM, dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan dan ketersediaan listrik.

Bapak Jokowi-JK Yth.

Bagi Provinsi Riau yang kaya minyak ini, kenaikan harga BBM sebenarnya tidak menjadi soal jika hasil minyak tersebut semuanya dinikmati oleh Riau. Tapi kondisinya bukan demikian. Riau yang memasok lebih 60 persen minyak nasional, hanya menikmati 15 persen dari bagi hasil. Itulah yang mendongkrak APBD Riau yang kini mencapai Rp 10 triliun.

Tapi bapak harus tahu bahwa Riau baru menikmati kekayaan itu setelah reformasi. Sebelumnya Riau hanya punya APBD Rp 450 miliar. Padahal, Provinsi Riau sangat luas terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Sehingga dari segi infrastruktur dan sumberdaya manusia jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.

Setelah 15 tahun berlalu, denyut pembangunan mulai terasa. Namun terus terang masih banyak masyarakat kami yang hidupnya dibawah garis kemiskinan. Terutama mereka yang tinggal di pedalaman hutan dan wilayah pesisir. Masih banyak rumahnya yang tidak layak huni. Sekolah juga demikian. Untuk menjangkau sekolah juga sulit karena jalan yang rusak parah dan tidak adanya transportasi.

Dengan APBD Riau Rp 10 triliun, ternyata belum dapat membenahi ketertinggalan. Apalagi, APBD tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas seperti jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Termasuk pendidikan dan kesehatan. Sehingga masih banyak jalan yang rusak, jembatan yang ambruk, sekolah yang bocor dan puskesmas yang tidak ada obat.

Kadangkala saya iri melihat daerah tetangga saya yang jalannya mulus sampai ke desa-desa. Listrik terang benderang sampai ke desa-desa. Padahal, APBD mereka hanya Rp 3 triliun. Ternyata mereka mendapatkan dana APBN Rp 21 triliun lebih. Bayangkan dengan Riau yang pada waktu itu hanya Rp 11 triliun. Jadi, walaupun APBD mereka rendah, namun dana APBN mereka cukup tinggi. Sehingga mereka dapat membangun infrastruktur yang lebih baik.

Karena itu melalui surat terbuka ini saya berharap bapak presiden dapat memperhatikan daerah kami. Dari Rp 600 triliun lebih dari APBN yang dialokasikan untuk daerah, diharapkan Riau dapat lebih banyak lagi. Hal ini wajar mengingat sumbangan Riau untuk nasional cukup besar.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Seperti saya sebutkan di atas, infrastruktur pendidikan di Riau masih jauh dari harapan. Sumberdaya pendidikan juga masih rendah. Kurikulum pendidikan yang berubah-rubah, membuat proses belajar mengajar jadi terkendala.

Di sisi lain, biaya pendidikan di Riau makin tinggi. Program sekolah gratis sampai 9 tahun, ternyata tidak seutuhnya gratis. Masih ada pungutan uang baju, uang ekstrakurikuler, uang les, uang buku, uang LKS, dan lain-lain dengan legalitas komite sekolah. Dan ini sangat membebankan orangtua peserta didik.

Di bidang kesehatan juga demikian. Memang sudah ada program Jamkesmas, Jamkesda, dan terakhir BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun belum semua masyarakat miskin terlayani dengan baik. Selain sarana kesehatan yang kurang, obat-obatan juga sering tidak tersedia. Dokter dan perawat masih langka di pedesaan. Pendataan terhadap keluarga miskin perlu dibenahi.

Saya berharap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) betul-betul terlaksana dengan baik. Bukan hanya slogan selama kampanye. Selamat bekerja Bapak Jokowi-JK. Walaupun janji menteri dari Riau belum terkabul, namun janji untuk mensejahterakan rakyat, khususnya Riau, saya berharap dapat terwujud. Wassalam. ***Fendri Jaswir adalah Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).