JAKARTA, GORIAU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin batal mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Penyebabnya ada sejumlah calon menteri yang mendapat nilai merah dari KPK dan PPATK.

Jokowi telah meminta bantuan KPK dan PPATK untuk menelusuri kekayaan para calon menterinya. Berdasarkan bocoran yang diperoleh merdeka.com, hingga Kamis (16/10) lalu, Jokowi sudah menyerahkan 25 nama calon menteri kepada KPK dan PPATK. 25 orang itu berasal dari perwakilan partai politik dan kalangan profesional.

25 Nama calon menteri yang telah diserahkan Jokowi ke KPK dan PPATK itu yakni; Mensesneg: Andi Wijayanto (Tim Transisi), Menseskab: Anis Baswedan (Tim Transisi), Menteri BUMN : Rini Sumarno (Tim Transisi), Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP), Menko Ekuin: Sri Mulyani (profesional), Menko Kesra: Muhaimin Iskandar (PKB).

Menko Polhukam: Luhut Panjaitan, Menhan: Budiman (mantan KSAD), Menkeu: Chatib Basri, Menteri ESDM: Kuntoro Mangkusubroto, Mendag: Rahmat Gobel, Menperin: Dwi Sucipto (Semen Indonesia), Menteri UKM: Khofifah Indar (Muslimat NU), Menteri Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf (PDIP), Menkumham: Hikmahanto Juwana (hukum internasional), Menteri PAN RB: Siti Nurbaya (NasDem), Menhub: Rusdi Kirana ( Lion Air-PKB).

Menkominfo: Niken Widiastuti (PDIP-dir RRI), Menteri Perumahan Rakyat: Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol), Menristek Dikti: Ilham Habibie, Mendik Das: Fahmi Idris (Ketua IDI), Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (PPP), Menpora: Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar), Mensos: Eva Kusuma Sundari (PDIP), dan Menteri Pariwisata: Ngurah Puspayoga (PDIP).

Berdasarkan penelusuran merdeka.com, Selasa (22/10) dari nama-nama di atas beberapa di antaranya pernah disebut-sebut dalam sebuah kasus suap/ korupsi atau pernah diperiksa KPK, di antaranya yakni: Rini Soemarno pernah diperiksa KPK terkait kasus suap dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI; Muhaimin Iskandar pernah disebut-sebut dalam kasus dugaan suap dana penyesuaian dan infrastruktur daerah (DPID) Kemenakertrans.

Hasto Kristiyanto pernah diperiksa kasus suap Kemenhub yang melibatkan anggota DPR Abdul Hadi Djamal; Tjahjo Kumolo Pernah diperiksa kasus suap cek pelawat; dan Siti Nurbaya disebut-sebut menerima sejumlah uang terkait proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran saat menjabat sebagai Sekjen Kemendagri.

Koordinator ICW Ade Irawan berharap Presiden Jokowi memepertimbangkan masukan dari KPK. Sebaiknya nama-nama yang diberi tanda oleh KPK tidak dipilih masuk dalam susunan kabinet.

"Kami berharap Pak Jokowi menjalankan rekomendasi dari KPK. Antara lain dengan mendrop calon-calon yang diberi tanda kuning dan merah, kami meminta Pak Jokowi memilih orang yang benar," kata Ade Irawan saat dihubungi merdeka.com.

Lanjut dia, langkah Jokowi meminta masukan KPK patut diapresiasi masyarakat. Hal itu sekaligus cara untuk keluar dari tekanan politik partai pendukung Jokowi-JK dalam pilpres lalu.

"Tanggung sebenarnya, langkah Pak Jokowi ini lebih baik dilanjutkan ke dirjen pajak soal spt pajak. Ini sekaligus mengurangi tekanan dari berbagai pihak dan partai pengusung sehingga posisi menteri tidak dibajak," pungkas dia. ***