WARNI-warni politik jelang pemilihan kepala daerah, menampilkan keindahan dalam demokrasi. Semua orang ingin mempelototi perkembangannya, dan semua perhatian tercurah pada perhelatan politik terakbar di negeri ini. Pesta lima tahunan itu juga membuat semua orang ingin ikut ambil bagian, kalau ada kesempatan kenapa tidak.

Gambaran itu juga terlihat jelang pemilihan Gubernur Riau 2013, yang akan dihelat 4 September 2013 mendatang. Meski tahapan pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) belum dimulai secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun secara nyata tahapan Pilgubri sudah dimulai oleh partai-partai yang ada. 

Langkah-langkah menuju Pilgubri 2013 sudah terlihat dimainkan oleh partai-partai yang ada, mulai dari lobi-lobi politik, pencairan pasangan calon, sosialisasi dan yang paling menarik adalah perebutan pengaruh dan dukungan yang akan diberikan oleh partai politik pemegang hak suara.

Perebutan dukungan parpol sudah dimulai sebelum tahapan Pilgubri 2013 dimulai. Dukungan yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Jon Erizal sudah mengurangi jatah calon lain untuk maju. Suasana panas pun menjalar pada partai-partai besar seperti Partai Golkar, Partai PPP, PDIP, Demokrat, PKB, dan partai-partai kecil.

Minusnya dua partai besar, PKS dan PAN yang akan diperebutkan, telah melahirkan berbagai cara mendapatkan dukungan partai. Banyaknya calon dan sedikitnya partai yang tersisa telah melahirkan ide untuk mencari dukungan melalui jalur independen, namun sayangnya, untuk mendapatkan dukungan melalui independen tidaklah gampang. Selain banyak dukungan suara yang diperlukan, mesin politik yang diharapkan memberikan dukungan saat proses Pilgubri dimulai juga sulit diperoleh.

Karenanya, salah satu harapan tentunya tetap memperjuangkan dukungan partai yang masih tersisa seperti Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PPP, PKB, PBR, Gerindra, PBB dan lain-lain. Namun perebutan dukungan partai ini juga tidak mudah.

Golkar yang merupakan pemilik suara terbanyak justru semakin kentara akan digunakan oleh Annas Maamun yang berhasil menggantikan Indra M Adnan dalam perebutan kursi kepemimpinan Golkar Riau lewat Musdalub. Terlepas Annas berhasil merebut dukungan penuh partai Golkar, yang jelas Golkar tak akan diperebutkan lagi untuk perebutan dukungan. Otomatis, suara partai yang tertinggal Demokrat, PPP, PDIP, PKB, PBR dan beberapa partai besar.

Jika asumsi ketua partai adalah pemilik singasana yang sah terhadap suara partai, maka Demokrat, PPP dan PDIP akan mengusung ketua masing-masing. Tak salah kalau perebutan kursi ketua juga menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan dukungan partai untuk Pilgubri 2013.

Akibatnya, pasca Musdalub Golkar, Partai Demokrat juga mulai dilanda isu Musdalub, bahkan sembilan DPD II Partai Demokrat se-Riau sudah menyatakan mendukung untuk digelarnya kewenangan tertinggi dalam partai tersebut. Jika sudah begini, penggulingan kepengurusan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan suara partai. Semangat Musdalub Partai Golkar Riau, tidak hanya akan menjalar ke Partai Demokrat tapi bisa juga ke PDIP dan PPP jika ternyata partai-partai tersebut memiliki banyak kader yang berpotensi untuk diusung pada Pilgubri.

Namun dibalik berhasil atau tidaknya Musdalub, isu yang dikembangkan baik di Golkar dan Demokrat tetap satu yaitu kegagalan ketua membawa partai menuju ke arah yang lebih baik. Terlepas Musdalbuh baru bisa digelar jika ada pelanggaran AD/ART, buktinya, isu kegagalan memimpin partai justru lebih jitu.

Belajar dari kasus ini, Musdalub partai jelang Pilgubri paling tidak bisa menjadi cermin dalam pembinaan kepartaian masa datang. Dimana tingkat kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan harusnya dibangun sejak awal, sejak kepengurusan terbentuk. Pengurus partai-partai di kabupaten dan kota harus bersiap-siap membangun kepemimpinan yang kuat dan berhasil jika tidak ingin digelar Musdalub jelang Pemilukada Kabupaten dan Kota.

Fenomena Musdalub di Pilgubri paling tidak akan memberikan pelajaran politik yang berharga kepada pimpinan partai di tingkat kabupaten dan kota dan juga bagi pemimpin partai di tingkat satu yang ingin maju di Pilkada berikutnya. ***