PEKANBARU - Dua kantor pusat pemerintahan di Provinsi Riau, yakni Kantor Gubernur Riau dan DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru menjadi sasaran unjuk rasa serentak, pada Selasa (6/9/2022)

Jika di DPRD Riau didemo buruh karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berbeda dengan Kantor Gubernur Riau yang diserbu para imigran pencari suaka atau pemindahan ke negara tujuan ketiga. 

GoRiau Aksi pencari suaka di kantor G
Aksi pencari suaka di kantor Gubernur Riau. (foto: ratna sari dewi)

Para pencari suaka yang didominasi oleh imigran Afganistan ini menuntut Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar untuk menjadi perpanjangan lidah mereka kepada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Satu diantara perwakilan massa, Khududok Khunami mengatakan bahwa mereka membutuhkan kepastian. Jika berbicara masalah waktu, mereka menyatakan bahkan selama ini sudah menunggu belasan tahun. 

GoRiau Aksi pencari suaka di kantor G
Aksi pencari suaka di kantor Gubernur Riau. (foto: ratna sari dewi)

"Kami sudah menunggu selama 10 tahun lebih. Selama itu kami menjadi pengungsi karena tidak ada kepastian. Kami juga manusia, kami ingin kepastian," kata Khududok.

Setelah menyampaikan orasi, para imigran ini kemudian diterima oleh perwakilan Gubri Syamsuar, yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, M Firdaus. Ini dikarenakan Gubri saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

"Apa yang menjadi aspirasi para imigran ini akan kami sampaikan ke pak Gubernur Riau. Ini kan melibatkan negara pihak ketiga, jadi tidak bisa serta merta," jelasnya.

Di tempat berbeda, DPRD Riau diserbu oleh massa Buruh Riau Bersatu. Puluhan buruh yang merasa terus-terusan ditindas pemerintah ini menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan sikap penolakannya kepada wakil rakyat.

"Upah kami saja tidak sebanding, ini naik pula harga BBM, diikuti harga bahan pokok lainnya. Kami menolak keras kenaikan harga BBM yang tidak pro rakyat. Masyarakat kecil seperti kami ini yang paling tertindas," seru orator.

Selain menolak kenaikan BBM, para buruh ini juga menolak omnibus law, kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen dengan perhitungan yaitu inflasi 6,5%-8% dan pertumbuhan ekonomi 5,1%.

Selanjutnya, mereka juga mendesak agar pemerintah melakukan reformasi agraria dan wujudkan kedaulatan pangan.

"Hari ini kami datang menemui wakil rakyat, kalau mereka saja tidak mau mendengar jeritan rakyat kecil, bagaimana nasib kami?" serunya. ***