JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret pejabat Pengadilan Negeri (PN) Depok menjadi tamparan keras bagi dunia peradilan. Kasus dugaan suap ini mencuat justru setelah Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan hakim secara drastis demi menjaga independensi dan integritas aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Desmihardi menilai perbuatan oknum hakim tersebut telah menodai wajah hukum Indonesia. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan yang diberikan negara seharusnya dibarengi dengan komitmen moral yang kuat.

“Perbuatan terduga Wakil Ketua PN Depok telah mengabaikan instruksi Presiden Prabowo yang memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan hakim lewat kenaikan tunjangan. Seharusnya, peningkatan kesejahteraan ini dibarengi komitmen moral menjaga integritas,” tegas Desmihardi, Jumat (6/2/2026).

Padahal, pemerintah baru saja mengumumkan lonjakan gaji hakim karier hingga 280 persen. Kebijakan ini diharapkan menjadi benteng agar hakim tidak lagi terjerat praktik transaksional. Namun, penangkapan hakim berinisial BS membuktikan bahwa kenaikan gaji bukan obat mujarab jika integritas pribadi rapuh.

KY bersama Mahkamah Agung menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi para pelaku. Pembersihan internal akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi praktik suap dalam pengurusan perkara.

“KY bersama MA siap menegakkan kode etik dan mengambil tindakan keras. Tidak ada tempat bagi praktik transaksional di tubuh yudikatif,” jelasnya.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan tujuh orang, termasuk Ketua PN Depok dan direktur dari pihak swasta, PT KRB. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penangkapan dilakukan di wilayah Depok dan Jakarta.

“Tiga orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua PN. Empat lainnya dari pihak PT KRB, termasuk direkturnya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.

Suasana di gedung PN Depok kini berubah drastis dengan pengamanan yang diperketat. Pintu gerbang dijaga ketat dan setiap tamu wajib meninggalkan identitas resmi. Ruang Humas yang biasanya mudah diakses pun terpantau terkunci rapat.

Berdasarkan keterangan salah satu pegawai, agenda persidangan rutin pada hari Jumat ditiadakan. Aktivitas kantor tampak lesu pasca hilangnya mobil dinas pimpinan dari area parkir utama.***