PEKANBARU, GORIAU.COM - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau mengaku sejak awal kurang setuju dengan pembentukan Pantia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Izin Lahan. Pasalnya masalah lahan masih bisa ditangani oleh Komisi B yang terkait dengan mitra kerja. Namun karena sudah disetujui, PDIP tetap akan turut memberikan kontribusi yang terbaik.

"Fraksi PDIP sejak awal menilai masalah ini belum terlalu urgen dibuat Pansus. Ini masih bisa dibahas di komisi. Komisi B sebelumnya sudah merekomendasikan masalah pengukuran lahan," kata Ketua Fraksi PDIP Makmun Solihin kepada GoRiau.com di DPRD Riau, Senin (8/6/2015).

Ia menjawab hal tersebut terkait berbagai isu yang menerpa kerja Pansus yang diketuai oleh Suhardiman Amby. Terlebih adanya kecurigaan terkait pengajuan cuti Suhardiman Amby dari Pansus dengan alasan sibuk oleh urusan partai.

Pansus yang memerlukan energi ekstra dalam waktu sempit, lanjut Makmun, juga tidak tepat dari segi waktu, karena beberapa anggota sibuk mengurusi kepartaian menjelang Pemilukada serentak. PDIP khawatir benturan waktu dan suasana, sehingga Pansus tak maksimal. Akibatnya justru menimbulkan isu yang tidak bagus di masyarakat

"Terlebih sekarang muncul isu-isu miring, jadi anggota Pansus juga agak enggan untuk menyelesaikan tugas," sambungnya.

Namun Makmun tidak setuju disebut FPDIP setengah hati dengan Pansus tersebut. Soal tidak aktifnya anggota fraksinya di kegiatan Pansus, kata dia, lebih karena kesibukan suasana politik saat ini. Sebab anggota fraksi yang terlibat di Pansus ini rata-rata pengurus inti partai diantaranya Ketua DPD PDIP Kordias Pasaribu, Sekretaris Syafrudin Poti dan dirinya selaku bendahara partai.

"Terkait Pilkada, kami baik ketua, sekretaris dan bendahara paling sering dipanggil DPP. Jadi ini lebih karena suasana, tapi kami terus memantau kerja Pansus," ulasnya.(rul)