PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Begitu membuat pilu dan memalukan. Putra daerah yang harusnya diberdayakan sebagai aset untuk pembangunan malah 'diterlantarkan'. Kondisi miris ini terjadi di Kabupaten Pelalawan, Riau. Alhasil, kecaman demi kecaman 'bermunculan' dari ragam kalangan, salah satunya Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (HiPMawan) yang mengungkapkan kekecewaan.

Organisasi ini bahkan menuding sejumlah perusahaan yang berinvestasi di bumi Pelalawan dinilai tidak peduli terhadap putra daerah. Bahkan, menurut seorang dari kelompok organisasi ini mengatakan, ragam perusahaan itu hanya menuai keuntungan sepihak, sementara pengucurkan dana program sosial (CSR)-nya sangatlah minim.

"Harapan mahasiswa setelah usai menimba ilmu, tentunya bisa mengembangkan diri dan berkarya di tanah kelahirannya. Setidaknya bisa bekerja di perusahaan di Kabupaten Pelalawan ini. Tapi kenyataannya di lapangan, sangat sedikit putra lokal itu yang direkrut untuk dijadikan tenaga kerja," kata Ketua HiPMawan, Boby Ismanto, pada sejumlah media di Pangkalan Kerinci, Selasa (22/5/2013).

Boby mengatakan, sampai saat ini lebih dari 2.000 mahasiswa tengah menuntut ilmu dibangku kuliah di berbagai universitas Provinsi Riau. Belum lagi dengan pelajar dan mahasiswa yang tengah berjuang di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Tak hanya itu, program CSR perusahaan juga dinilai sangat minim dikucurkan untuk berbagai aspek kehidupan.

"Padahal, program CSR itu merupakan kewajiban perusahaan yang telah dituangkan melalui peraturan dan perundang-undangan, tetap saja perusahaan itu membangkang. Saya tidak mau menyebutkan nama perusahaan yang dinilai sangat minim dalam mengucurkan program CSR nya itu. Namun, bukti di lapangan, hampir 90 persen perusahaan di Negeri Seiya Sekata ini bermasalah dengan program CSR nya. Sehingga itu berujung banyaknya konflik dan tuntutan masyarakat dengan perusahaan," ungkapnya.

Bahkan sampai saat ini menurut dia ada beberapa perusahaan yang sangat nakal, seperti tidak memiliki HGU serta kelebihan HGU-nya. Karena itu, pihaknya meminta ketegasan Pemkab agar persoalan ini bisa disikapi dengan serius sehingga persoalan masyarakat dengan perusahaan itu bisa kelar. "Dengan begitu, semua pihak bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai," tutupnya berharap.(ilm)