PEKANBARU – Perebutan kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau mulai menghangat. Di tengah dinamika dukungan dan manuver menjelang pemilihan, Bacalon Ketua KONI Riau, H Edi Basri SH MSi mengingatkan bahwa organisasi olahraga tidak boleh kehilangan ruh demokrasi hanya karena ambisi memenangkan kontestasi.

Menurut Edi, pemilihan Ketua KONI Riau seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi, bukan justru menjadi ruang bagi tekanan, intimidasi, pengondisian dukungan, maupun transaksi kepentingan.

Pesannya tegas: KONI bukan kerajaan, dan jabatan ketua bukan hak milik seseorang.

"Demokrasi adalah ruang untuk menghormati perbedaan, bukan ruang untuk memaksakan keseragaman. Setiap pemilik suara memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatur pilihan orang lain," tegas Edi Basri dalam pernyataan pemikirannya tentang masa depan KONI Riau, Rabu (4/11/2026).

Ia menilai, aklamasi memang bukan sesuatu yang keliru dalam mekanisme organisasi. Namun, aklamasi hanya memiliki makna demokratis apabila lahir dari kesepakatan yang tulus, tanpa tekanan, intimidasi, ataupun pengondisian yang merampas kebebasan pemilik suara.

Sebaliknya, jika aklamasi dibangun melalui tekanan dan pemaksaan dukungan, maka yang tersisa hanyalah formalitas demokrasi.

"Jangan sampai demokrasi hanya dijadikan formalitas untuk membenarkan keputusan yang sesungguhnya sudah dikondisikan sebelumnya. Kita tidak sedang membangun kerajaan. Kita sedang membangun organisasi olahraga," ujarnya.

Jangan Bawa Kekuatan Kekuasaan ke Ruang Pemilihan

Edi juga mengingatkan agar dinamika pemilihan Ketua KONI Riau tidak dicampuradukkan dengan kepentingan kekuasaan.

Menurutnya, pemerintah daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan olahraga. Namun, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui kemitraan dan sinergi, bukan menjadi alat untuk memengaruhi atau membatasi kebebasan pemilik suara.

KONI, katanya, memiliki mekanisme dan kedaulatan organisasi sendiri yang harus dihormati.

Karena itu, seluruh proses pemilihan wajib berjalan sesuai AD/ART dan ketentuan organisasi. Klaim dukungan pejabat maupun pihak yang memiliki pengaruh politik tidak semestinya menjadi alasan bagi pemilik suara untuk kehilangan independensinya.

Ia juga mengingatkan agar praktik menjanjikan kompensasi atau keuntungan tertentu demi memperoleh dukungan dihindari.

Sebab, jika pemilihan sudah didominasi transaksi, maka kepentingan pembinaan olahraga berisiko tersingkir oleh kepentingan kelompok.

Berbeda Pilihan Jangan Berujung Penyingkiran

Hal lain yang menjadi perhatian Edi adalah kondisi organisasi setelah pemilihan berakhir.

Ia mengingatkan, siapa pun yang nantinya memperoleh kepercayaan harus mampu menjadi pemimpin bagi seluruh insan olahraga Riau, bukan hanya bagi kelompok yang mendukungnya.

Jangan sampai kemenangan dalam pemilihan justru menjadi awal dari praktik pemangkasan, pengucilan, bahkan penyingkiran orang-orang yang berbeda pilihan.

"Orang yang kemarin berbeda pilihan bisa saja memiliki kemampuan terbaik dalam membangun organisasi, membina atlet, mengembangkan cabang olahraga, memperkuat manajemen, maupun mencari dukungan pendanaan. Jangan membuang potensi hanya karena perbedaan dukungan," katanya.

Menurut Edi, kemenangan dalam pemilihan bukanlah kemenangan untuk menguasai organisasi. Kemenangan merupakan amanah untuk menyatukan seluruh kekuatan.

Ia menegaskan, KONI membutuhkan kolaborasi, bukan polarisasi. Sebab, tantangan olahraga Riau masih jauh lebih besar daripada sekadar persoalan siapa yang akan menduduki kursi ketua.

Mulai dari pembinaan atlet berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatih, perbaikan tata kelola organisasi, ketersediaan fasilitas olahraga, hingga kesejahteraan atlet dan insan olahraga membutuhkan perhatian serius. ***