PEKANBARU – Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi pulau tertinggal, terluar, termiskin, dan terpencil di Provinsi Riau, Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Presiden (Pepres) 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Sayangnya, daerah yang terbelenggu kemiskinan ekstrim ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Kepulauan Meranti, M Adil saat mengikuti rapat kerja dengan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Taufik Hanafi di Gedung Daerah Provinsi Riau, Sabtu (8/10/2022).

"Saya merasa kampung saya Meranti itu paling miskin. Kalau Pak Sekretaris Bappenas mau tahu, Meranti itu paling tinggi miskin ekstrim. Tapi saya tak ada lihat di paparan yang disampaikan Bappenas bagaimana cara membangunnya," kata Adil.

Bahkan, selain menjadi daerah termiskin, kata Adil, Kepulauan Meranti juga bak pulau terluar yang terlupakan.

"Dan terlupakan. Jadi bagaimana konsep membangunnya seperti ini. Coba dipikirkan," tegasnya lagi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, anka kemiskinan di Kepulauan Meranti mencapai 25,68 persen.

"Pak presiden sudah bilang di 2024 harus 0 miskin ekstrim, tapi tak nampak caranya untuk me-nol-kan miskin ekstrim itu. Ada 12 ribu lebih masyarakat miskin ekstrim di Meranti. Ada 1.344 nelayan di Meranti miskin ekstrim. Apa seharusnya yang dilakukan. Ini kan harus dilakukan apa. Pedagang ada 366 pedagang yang miskin ekstrim, ini data dari pusat loh. Belum lagi pekerja lepas, petani, wiraswasta," ungkapnya.

"Ini mohon lah diperhatikan (pembangunan). Provinsi Riau itu ada 12 Kabupaten. Jadi kalau bangun, bangun, di sebelah sana tak dibangun, ini kan tak tepat. Atau pusat tak mau lagi mengakui Meranti boleh, lepaskan saja. Meranti itu dekat dengan Malaysia dan Singapura. Kami nampak terang cahaya karena dekat, kalau kayak gini satupun tak ada yang menyentuh," tegasnya lagi.

Ia menyayangkan ketidakhadiran Menteri Bappenas, karena dirinya sudah jauh datang dari Meranti ke Pekanbaru, dengan menggunakan jalur laut.

"Pakai speed boat, semenjak mekar belum ada jalan (darat) menuju ibukota Provinsi Riau. Kami tak dapat perhatian, ditambah lagi perencanaan begini, tambah teruk kami. Sekali lagi, kalau tak mau mengakui lepaskan kami. Mohon apa yang saya bacakan ini, kalau betul masuk dalam perencanaan di 2023, jadi di 2024 ada 12 ribu KK bagaimana bapak menyelesaikannya," tegas Adil. ***