JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bergerak cepat mengambil alih kendali atas 28 perusahaan di Sumatra yang izinnya resmi dicabut pemerintah. Langkah agresif ini mencakup pengalihan aset strategis, termasuk Tambang Emas Martabe milik PT Agincourt Resources yang selama ini dikelola oleh Grup Astra melalui PT United Tractors Tbk (UNTR).

Aset raksasa tersebut rencananya akan diserahkan kepada BUMN baru yang baru saja dibentuk pemerintah, yakni Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Strategi ini menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam nasional yang kian terpusat di bawah kendali Danantara.

"Agincourt ke Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk. Memang ini perusahaan yang baru dibentuk," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, Rabu (28/1/2026).

Meski pengalihan ini berdampak langsung pada operasional swasta, Dony menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait kompensasi bagi perusahaan yang izinnya dicabut. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menata kembali bisnis negara melalui Danantara. Saat ditanya mengenai komunikasi dengan pihak Grup Astra, Dony menyebut hal itu bukan menjadi ranah kewenangannya.

Kebijakan drastis ini dipicu oleh evaluasi pemerintah terhadap 28 perusahaan yang dituding berkontribusi memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada pengujung tahun lalu. Selain sektor tambang, 22 perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan juga dipaksa angkat kaki dan lahannya dialihkan ke Perum Perhutani di bawah koordinasi Danantara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026), memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional 28 perusahaan tersebut sudah dihentikan total. Proses administratif pencabutan izin kini tengah difinalisasi di masing-masing kementerian teknis.

"Pertimbangan pengalihan tentu karena bisnisnya. Kan pemerintah bisnisnya di Danantara," sambung Dony mempertegas posisi tawar negara dalam penguasaan aset-aset produktif tersebut.***