JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Pertemuan strategis ini membahas evaluasi hilirisasi mineral, ketahanan energi, hingga stabilitas kelistrikan nasional.

Menteri Bahlil menyampaikan kabar terbaru mengenai perkembangan ekosistem baterai kendaraan listrik yang segera rampung.

“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi program hilirisasi. Karena beberapa di antaranya sudah jalan, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam, itu sudah selesai dan Insya Allah akan diresmikan nanti bulan Juli akhir, itu sudah selesai,” kata Bahlil.

Selain proyek baterai, Prabowo menerima laporan komprehensif mengenai kondisi ketahanan energi nasional yang diklaim sangat aman.

“Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti masalah pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero). Bahlil merinci jumlah pasokan yang disiapkan pemerintah guna menjaga keandalan listrik.

"Total konsumsi batu bara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," jelasnya.

Ia menerangkan kebutuhan PLN saat ini yang membutuhkan kalori tertentu untuk proses pencampuran.

"Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan bulan ke-6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," tambah Bahlil.

Pemerintah bertindak cepat membentuk tim pengadaan batu bara guna menuntaskan kendala yang dialami PLN.

“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Sebagai tindak lanjut, Prabowo meminta kementerian terkait mengambil langkah yang nyata dan terukur agar krisis tidak terulang.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” tuturnya.***