JAKARTA - Upaya pemerintah pusat mengamankan pasokan energi domestik di tengah ketidakpastian global terus berlanjut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema pengadaan minyak mentah dari Rusia kini bersiap memasuki pengiriman tahap kedua.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan matang demi menjaga stabilitas kebutuhan bahan bakar di seluruh pelosok negeri. Ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/9/2026), Bahlil menjelaskan bahwa proses mendatangkan komoditas energi tersebut sepenuhnya memperhatikan nilai keekonomian dan aturan yang berlaku.

Ia menegaskan, dinamika geopolitik global tidak boleh menghalangi langkah negara dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.

"Bayangkan, orang dunia lagi susah, kita masih pilih-pilih. Saya lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan lain. Apalagi kedaulatan bangsa kita tidak boleh diintervensi oleh siapa pun karena kita menganut mazhab politik bebas aktif," tegasnya.

Terkait mekanisme pembelian, transaksi tersebut dieksekusi melalui skema antar-pemerintah yang berlanjut pada kesepakatan bisnis. Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas ditunjuk sebagai pihak yang menandatangani kontrak kerja sama.

"Pembelian crude dari Rusia itu merupakan bagian dari kontrak G2G yang kemudian diakhiri dengan G2B," urainya.

Meski volume muatan pada pengiriman tahap kedua ini belum dirinci, langkah ini merupakan kelanjutan dari pendaratan 770 ribu barel minyak mentah Rusia di fasilitas Balikpapan pada 29 Juni 2026 lalu.

Otoritas Lemigas sendiri telah mengantongi mandat sebagai pelaksana manajemen impor minyak bumi, bahan bakar, dan elpiji. Hal ini tertuang secara resmi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 224.K/MG.03/MEM.M/2026. Aturan tersebut sekaligus mewajibkan BUMN sektor energi, yakni Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, untuk menyerap seluruh pasokan hasil pengadaan dari Lemigas.

Seluruh landasan operasional ini berakar dari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang pengadaan energi untuk ketahanan nasional. Perpres tersebut lahir sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada April 2026.

Dalam diplomasi tingkat tinggi tersebut, Indonesia berhasil mengamankan komitmen pasokan 150 juta barel minyak mentah. Angka ini disiapkan sebagai bantalan cadangan energi nasional guna menghadapi imbas gangguan distribusi akibat gejolak di Timur Tengah.***