PEKANBARU, GORIAU.COM - Masih rendahnya tingkat kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup kerja Pempriv Riau ternyata membuat gerah Sekretaris Setdaprov Riau Zaini Ismail. Zaini pun berjanji akan memotong uang Beban Kerja (BK) bagi PNS yang tidak disiplin, terutama yang doyan bolos dalam bekerja.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail mengaku gerah dengan masih maraknya aksi bolos aparatur pemerintah. Ini diketahui dari hasil inventarisir tingkat kehadiran yang masih belum maksimal.

Salah satu indikatornya adalah ketidakdisiplinan pegawai dalam mengikuti upacara pagi. Pejabat eselon satu itu bahkan berjanji memberikan sanksi tegas bagi PNS yang masih tidak mematuhi aturan.

''Kita tidak akan mentolerir setiap aksi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti tingkat kehadiran dan absen pagi. Jika itu tidak dipatuhi, maka kita akan berikan sanksi yang tegas,'' terang Zaini kepada riauplus.com sebagaimana dikutip GoRiau.com, Jumat (27/9/13) lalu di Kantor Gubernur Riau.

Saat ditanyakan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang membandel itu, Zaini mengatakan salah satu sanksi yang diberikan adalah pemotongan tunjangan Beban Kerja (BK). Bahkan, jika berlangsung terus menerus dapat lebih ditingkatkan berupa sanksi indisipliner hingga penundaan kenaikan pangkat berkala.

''Pergubnya sudah ada, jadi tidak bisa untuk tidak dipatuhi. Tidak masuk satu hari, tunjangan BK nya kita potong lima persen. Tapi, kalau sudah 10 hari selama sebulan, kita tidak berikan tunjangan BK-nya,'' tegas Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau itu.

Menurutnya, atuan kedisiplinan itu bukanlah memberatkan, karena semuanya sudah diatur dalam bentuk regulasi. Aparatur Pemerintah sejatinya dapat melaksanakan tugas dan amanah tersebut secara bertanggung jawab.

Penegasan itu, tambah Zaini diperlukan untuk memberikan citra positif di kalangan masyarakat. Karena, aparatur pemerintah harus dapat mengoptimalkan kinerjanya sebagai pelayan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap kinerja dan kedisiplinannya.

Untuk mewujudkan itu, Sekda sudah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pendataan secara berkelanjutan. Sehingga, dapat diketahui tingkat kedisiplinan pegawai dari beberapa indikator tersebut.

''Yang pasti kita tidak akan mentolerir aksi yang tidak mencerminkan birokrat yang baik. Pertimbangan klise seperti mengantar anak sekolah tidak bisa dijadikan alasan. Itu tinggal bagaimana memanage waktu secara baik dan proporsional,'' ungkap Zaini. ***