
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat kelembagaan koperasi pekebun untuk menyukseskan program reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit. Penguatan tata kelola usaha bersama tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D saat menghadiri forum pembahasan perkebunan di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan catatan pemerintah daerah, luas tutupan lahan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 3,88 juta hektare. Lebih dari 2,5 juta hektare di antaranya merupakan perkebunan rakyat yang menjadi tumpuan ekonomi jutaan keluarga di Bumi Lancang Kuning.
"Alhamdulillah bagi Pemerintah Provinsi Riau, pembahasan hari ini sangat penting bahwa Riau memiliki 3,88 juta hektare tutupan kelapa sawit. Lebih daripada 2,5 juta hektare merupakan perkebunan masyarakat," ujar Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D di Gedung Balai Serindit, Rabu (18/11/2026).
Besarnya porsi perkebunan rakyat tersebut membuat pelaksanaan reforma agraria tidak bisa sekadar mengurus kepastian status lahan. Pemerintah daerah turut memprioritaskan aspek sosial dan keberlanjutan ekonomi warga yang menggantungkan penghidupan di rantai usaha komoditas tersebut.
"Karena itu, jika kita berbicara tentang reforma agraria sawit yang kita pikirkan bukan hanya lahannya. Tetapi juga masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari perkebunan tersebut," jelasnya.
Pada tahun 2026, Provinsi Riau tercatat memiliki 8.321 koperasi dengan total volume usaha sekitar Rp4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 290 koperasi bergerak langsung di bidang perkebunan dengan perputaran usaha mencapai Rp838 miliar.
"Bahkan, beberapa koperasi kelapa sawit kita sudah mampu mengelola perkebunan secara mandiri. Salah satunya adalah KUD Sumber Makmur di Kabupaten Pelalawan yang mengolah sekitar 1.582 hektare kebun sawit bersama 781 petani merangkap sebagai anggotanya," ungkapnya.
Selain mengelola kebun secara mandiri, koperasi di Riau juga telah menjalankan pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan melalui skema plasma maupun swadaya. Kerja sama ini memberi kepastian akses pemasaran serta mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS) bagi pekebun mitra.
"Kita juga telah memiliki pengalaman kemitraan dengan perusahaan sawit, baik melalui pola plasma maupun swadaya. Melalui kemitraan, perkebunan mempunyai akses, pekebun atau petani mempunyai akses pemasaran yang lebih jelas, serta mekanisme penetapan harga TBS bagi perkebunan mitra," terangnya.
"Artinya, Riau sudah mempunyai pengalaman dan kelembagaan koperasi yang dapat diperkuat untuk mendukung reforma agraria," pungkasnya. ***