PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan berkas penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan perburuan dan perdagangan gading gajah Sumatera lengkap atau P-21. Dengan status tersebut, penyidik Polda Riau segera melimpahkan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada JPU untuk disidangkan.

Penanganan perkara ini menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di Riau yang berdampak pada kelestarian satwa dilindungi di Pulau Sumatera. Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro menyampaikan pihaknya terus memperkuat penindakan kejahatan lingkungan melalui pendekatan Green Financial Crime (GFC).

GFC merupakan pendekatan hukum untuk menindak kejahatan ekonomi dan pencucian uang yang bersumber dari eksploitasi ilegal sumber daya alam serta perusakan lingkungan hidup.

"Melalui pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan di lapangan. Kami juga menyasar sumber modal, aliran dana, aset, dan pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan lingkungan tersebut," ujar Ade, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, penyidik Subdit IV Tipidter di bawah komando AKBP Teddy Ardian menemukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan jaringan perdagangan gading gajah Sumatera. Berdasarkan hasil analisis, perputaran dana mencapai Rp1.872.000.000 melalui 34 kali transaksi.

"Dalam perkara TPPU ini, penyidik menetapkan dua tersangka berinisial FA (62) dan FS (43), yang diduga berperan dalam menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi," jelasnya.

Hasil penyidikan mengungkap FA diduga berperan sebagai pemodal utama yang menyediakan logistik sekaligus modal bagi para pemburu di lapangan. Sementara itu, FS diduga terlibat dalam jaringan transaksi dan perputaran dana perdagangan gading gajah tersebut.

Pengembangan penyidikan turut mengungkap sedikitnya sembilan lokasi perburuan gajah Sumatera sepanjang 2024 hingga 2026. Temuan itu menunjukkan bahwa perburuan gajah bukan sekadar tindak pidana perorangan.

"Aktivitas ilegal ini diduga telah berkembang menjadi jaringan terorganisasi dengan dukungan permodalan, rantai distribusi, serta keuntungan ekonomi yang besar," lanjutnya.

Penerapan pasal TPPU dalam perkara ini merupakan bagian dari strategi follow the money, yakni menelusuri aliran uang guna mengungkap struktur keuangan serta pihak yang meraih keuntungan dari kejahatan tersebut.

"Kami tidak hanya mengungkap pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar, tetapi juga mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan," tuturnya.

Proses hukum ini sejalan dengan penerapan Green Policing Polda Riau yang memadukan perlindungan lingkungan hidup dengan penindakan kejahatan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Selama penyidikan TPPU, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait hasil kejahatan, mulai dari uang tunai, kendaraan, alat berat, hingga dokumen transaksi keuangan.

Sebelumnya, penyidik juga telah menyita kendaraan, telepon genggam, dan buku tabungan dalam perkara tindak pidana asal (TPA).

"Saat ini berkas perkara TPPU ini lengkap atau P-21," bebernya.

Pihaknya segera melaksanakan Tahap II agar perkara tersebut masuk ke proses penuntutan di kejaksaan dan diuji di persidangan.

"Kami menegaskan bahwa perlindungan gajah Sumatera tidak hanya membutuhkan upaya konservasi dan pengamanan habitat, tetapi juga penindakan terhadap jaringan ekonomi yang menjadikan satwa liar sebagai komoditas ilegal," pungkasnya. ***