
PEKANBARU - Sebanyak 10 orang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi Rokan Hulu (FMAK-RH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Rabu (18/11/2026) pukul 14.22 WIB. Aksi yang dikoordinasi oleh Ariyan Wiranata tersebut menuntut penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu.
Menggunakan alat pengeras suara dan sejumlah poster, massa aksi membawa tuntutan agar Kejati Riau menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait pengelolaan keuangan lembaga legislatif daerah tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran yang disoroti meliputi fasilitas ganda kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, penggelembungan anggaran makan dan minum rapat, serta penyimpangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif.
Dalam pernyataan sikapnya, kelompok mahasiswa itu meminta tim penyidik memeriksa dokumen keuangan Sekretariat DPRD Rokan Hulu untuk tahun anggaran 2024 hingga 2026. Pemeriksaan yang diminta mencakup rincian bukti perjalanan dinas, tiket transportasi, akomodasi hotel, daftar hadir, konsumsi rapat, hingga rencana dan realisasi anggaran bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta pada tahun anggaran 2026.
Massa aksi juga mendesak Kejati Riau memanggil pimpinan DPRD Rokan Hulu, sekretaris dewan, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak lain yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan. Apabila ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup, penegak hukum diminta meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.
Selain menyasar kejaksaan, FMAK-RH meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan audit investigatif dengan tujuan tertentu terhadap anggaran operasional serta perjalanan dinas DPRD Rokan Hulu. Audit tersebut diharapkan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis guna menghitung potensi kerugian keuangan negara.
Kepada pimpinan DPRD Rokan Hulu, pengunjuk rasa menuntut penjelasan terbuka sekaligus keterbukaan data penggunaan anggaran perjalanan dinas kepada masyarakat. Pada pukul 14.35 WIB, berkas tuntutan mahasiswa diterima oleh Kepala Urusan Keamanan Dalam (Kaurkamdal) Kejati Riau, Victorwood, sebelum massa membubarkan diri dengan tertib pada pukul 14.40 WIB. (wpa)