
PEKANBARU - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia, Farida Faichah mendorong penguatan kelembagaan koperasi bagi petani sawit saat menghadiri seminar nasional bertema Reforma Agraria Berbasis Koperasi di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026). Langkah ini diarahkan agar pengelolaan lahan perkebunan rakyat berjalan lebih adil, terbuka, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun.
Sebagai daerah dengan hamparan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, penguatan wadah usaha bersama bagi pekebun di Provinsi Riau menjadi perhatian pemerintah pusat. Melalui koperasi, petani diharapkan memiliki daya tawar lebih kuat dalam mengelola aset lahan sekaligus memaksimalkan alokasi lahan yang nantinya disalurkan oleh Agrinas Palma.
"Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat hadir bersama dengan seluruh petani sawit dalam rangka penyelenggaraan Seminar Nasional bertemakan Reforma Agraria Berbasis Koperasi," ujar Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Faichah.
Farida menerangkan bahwa terdapat tiga landasan utama dalam pengembangan reforma agraria berbasis koperasi. Pertama, memastikan aset dan kepemilikan lahan dirasakan secara adil oleh masyarakat, khususnya pekebun yang memegang hak pengelolaan.
Kedua, keberadaan koperasi mendorong tata kelola usaha tani menjadi lebih terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, wadah kolektif tersebut mempermudah petani mengakses pembiayaan dari perbankan sekaligus memperluas jaringan pemasaran hasil panen.
"Ketiga hal-hal inilah yang sedang terus kita kuatkan. Dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan koperasi, masyarakat memiliki ruang yang kuat untuk berkonsolidasi dalam menghadapi tantangan akses pembiayaan dan pasar yang selama ini masih menjadi permasalahan dominan bagi petani serta koperasi sawit," ungkapnya.
Menurutnya, kendala permodalan serta rantai pemasaran selama ini masih menjadi persoalan utama bagi pekebun yang bergerak secara perorangan. Pembentukan serta pembenahan manajemen koperasi diharapkan mempertemukan kebutuhan petani di lapangan dengan dukungan lembaga keuangan maupun akses pasar yang lebih luas.
"Semoga diskusi dalam forum ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata, baik bagi lahan itu sendiri maupun bagi kesejahteraan para petani sebagai pemilik lahan," pungkasnya. ***