BANGKINANG - Panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Kampar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2015 menyoroti kemacetan pengembalian dana bergulir.

Sorotan itu disampaikan Pansus dalam laporannya pada rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (5/9/) yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Triska Felly. Rapat paripurna ini dihadiri Bupati Kampar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Kampar H Nurahmi dan pejabat dari berbagai SKPD.

Felly menyampaikan, banyak dana bergulir yang telah disalurkan oleh BPR Sarimadu terhadap masyarakat Kampar dan faktanya telah terjadi kemacetan yang luar biasa terhadap pengembalian dana bergulir tersebut. "Dan kami minta agar seluruh pihak yang terkait dengan dana bergulir agar lebih pro aktif dalam menuntaskan persoalan ini," tegas Felly.

Kepada Dinas Koperasi dan UKM, Pansus merekomendasikan agar dinas ini dibantu oleh Bagian Perekonomian dan BPR Sarimadu dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap keberadaan Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) karena dari sekian banyak KKMM yang ada, kondisinya sangat memprihatinkan, dana pinjaman Rp100 juta ke BPR Sarimadu untuk sewa kantor dan pembuatan interior oleh pengurus KKMM sampai saat ini sangat kecil persentasenya dikembalikan ke BPR Sarimadu. "Terhadap kondisi ini panitia khusus meminta kebijakan tersebut agar dikaji ulang sehingga lebih terarah dan tepat sasaran," ungkap Sekretaris DPC PDIP Kampar dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kampar tersebut.

Selain itu Pansus juga menyoroti kemacetan dana bergulir yang diberikan kepada petani bawang di Sungai Geringging yang gagal dalam usaha menanam bawang. Pansus menyampaikan, petani melakukan peminjaman pada tahun 2013 yang lalu masing-masing kelompok Rp300 juta. Dengan gagalnya usaha tersebut, mereka tidak mengansur pinjaman. Dan kelompok tani lainnya juga mengalami masalah yang sama. ***