JAKARTA - Wacana penguatan kontrol negara secara terpusat terhadap sektor ekspor menuai sorotan tajam. Kebijakan ini dinilai menyimpan risiko besar yang dapat mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional jika diterapkan tanpa landasan regulasi yang matang.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan bahwa sentralisasi kebijakan ekspor di tangan negara bisa berdampak fatal. Ia merujuk pada kegagalan ekonomi di negara lain sebagai pelajaran penting yang harus dihindari oleh pemerintah.

"Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan," kata Firman mengutip RMOL, Jumat (22/5/2026).

Upaya pemerintah untuk mencegah praktik under invoicing dalam perdagangan internasional memang memiliki niat baik. Namun, solusi terbaik tidak harus bermuara pada pengambilalihan seluruh mekanisme ekspor oleh negara.

"Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu," ujarnya.

Peran sektor swasta masih sangat esensial karena postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum cukup kuat untuk menopang seluruh beban pembangunan. Kebijakan yang terlalu menekan pelaku usaha justru berisiko memicu capital flight atau pelarian modal asing.

"Kalau sampai terjadi capital flight, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, minyak dan gas bisa terdampak," tambahnya.

Firman membandingkan kondisi ini dengan Chile yang dinilai cukup berhasil mengelola ekspor komoditas strategis melalui perusahaan negara, meski struktur ekonominya jauh berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan petani, stabilitas harga pangan, dan kepastian hukum bagi investor wajib terus dijaga ketat.***