PEKANBARU - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang terbukti abai dalam upaya pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ketegasan ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Senin (24/8).

Kehadiran Kepala Negara di Riau bertujuan mengevaluasi langsung kondisi di lapangan. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa setiap korporasi yang beraktivitas di wilayah rawan memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga ekosistem sekitar, bukan sekadar meraup keuntungan finansial dari sumber daya alam yang ada.

Tanggung Jawab Lingkungan Korporasi

Prabowo memperingatkan agar perusahaan tidak lepas tangan ketika terjadi insiden kebakaran di sekitar wilayah operasional mereka. Pendekatan hukum dan administratif siap diterapkan bagi entitas bisnis yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.

"Siapa pun, korporasi apa pun, jika sedikit saja mereka terindikasi menyuruh membakar-bakar, cabut izinnya. Siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, kami cabut izinnya. Itu, kan, sumber pendapatan mereka juga," tegasnya di hadapan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah.

Langkah pencabutan izin dinilai sebagai solusi konkret untuk mendisiplinkan pihak-pihak yang tidak mematuhi regulasi lingkungan. Penanganan bencana kabut asap membutuhkan intervensi terpadu dari pemerintah maupun sektor swasta.

Sinergi Penanganan Berjalan Optimal

Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh deretan pejabat tinggi, meliputi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, serta Kepala Pelaksana BPBD Riau M. Edy Afrizal.

Dalam forum tersebut, Forkopimda Riau memaparkan detail penanggulangan yang telah berjalan. Mulai dari taktik pemadaman darat dan udara, pembuatan embung sebagai cadangan air baku, hingga distribusi bantuan bagi petugas dan warga yang terdampak.

Mendengar pemaparan itu, Prabowo menilai integrasi lintas instansi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan badan penanggulangan bencana sudah terbangun secara optimal. Namun, ia kembali mengingatkan agar sistem pengawasan tidak mengendur untuk menutup celah terulangnya bencana serupa di kemudian hari. ***