PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Riau, Dr Mardianto Manan, meragukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, jika tenaga honorer dihapuskan.

Di Riau sendiri, kata politisi Partai PAN ini, ada sekitar 18 ribu tenaga honorer. Dengan jumlah besar, tentunya mereka harus mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi.

"Kalau saya pakai konsep nawacita Jokowi, negara itu harus hadir di saat negara membutuhkan. Jangan malah menghindar, kan agak ambigu jadinya," kata Mardianto, Kamis (16/6/2022).

Peran honorer ini, lanjut Mardianto, juga sangat besar karena rata-rata instansi pemerintahan kerap menumpukan beberapa pekerjaan kepada mereka. Terlepas dari alasan para honorer ini bekerja giat.

"Yang banyak bekerja honorer itu. Mungkin mereka rajin karena belum diangkat (PNS), mungkin juga dari sisi teknologi memang lebih menguasai," tambahnya.

Makanya, jika mereka tidak ada lagi, maka para pejabat di instansi pemerintahan akan kewalahan karena selama ini banyak bergantung kepada tenaga honor.

"Artinya jika honorer dihilangkan, perlu proses dan langkah-langkah dulu, jangan sekaligus dihilangkan. Atau agar bijak, honorer yang ada diangkat jadi PNS sebagian besarnya atau yang mau masuk honorer jangan diterima dulu. Intinya jangan diputus habis 18 ribu tadi, dibuat bertahap dan diakomodir," tutur Mardianto.

Terkait adanya isu tenaga honorer yang diganti dengan sistem outsourching, Mardianto mengaku tak setuju.

"Ini miris juga lihatnya. Pemerintah ini tak bisa disamakan dengan perusahaan yang profit oriented. Ada kegiatan-kegiatan sosial sebagai jalan kepentingan masyarakat, difasilitasi dalam birokrasi," tuturnya. ***