TELUKKUANTAN – Warga Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mengeluhkan layanan Puskesmas Telukkuantan. Pasalnya, mereka diminta untuk menjadi pasien umum, padahal mereka adalah peserta BPJS Kesehatan.

"Kami sudah sampaikan bahwa kami punya BPJS, kata bidan, BPJS tidak berlaku dan kami diminta untuk menjadi pasien umum," ujar sumber GoRiau.com yang tak ingin disebutkan namanya pada pekan lalu di Telukkuantan.

Karena akan melahirkan, sumber tersebut setuju saja dengan apa yang disampaikan sang bidan. Apalagi, dia merasa kasihan dengan bidan yang mengaku sudah setahun tak menerima jasa layanan yang ditanggung BPJS.

"Sebagai pasien umum, kami diminta untuk bayar Rp1,5 juta. Ya kami bayar," ujar sumber ini.

Cerita mengenai BPJS tidak meng-cover melahirkan langsung tersebar di tengah-tengah masyarakat. Apalagi jika masyarakat merupakan peserta BPJS yang bersumber dari dana desa.

Karena itu, sumber GoRiau.com yang lain, tidak menggunakan kartunya. Ia langsung menjadi pasien umum dan membayar Rp1,5 juta untuk persalinan.

"Kami ada pegang BPJS dari desa. Karena katanya kartu ini tidak bisa untuk melahirkan, maka kami langsung jadi pasien umum," ujar sumber ini.

Masih menurut sumber ini, jika dirinya tahu BPJS bisa meng-cover biaya persalinan, maka ia akan memanfaatkannya. Uang senilai Rp1,5 juta bisa digunakan untuk keperluan lain.

Keluhan yang sama juga disampaikan beberapa warga dari desa yang berbeda. Mereka tak menyangka akan menjadi pasien umum.

"Namanya juga kita minta tolong, apalagi masa-masa krisis. Apapun akan kita lakukan. Karena itu, kita setuju-setuju saja saat ditawarkan menjadi pasien umum. Kita kasihan juga dengar keluhan Buk Bidan yang katanya belum dapat honor BPJS tahun 2020 dan 2021," tutur sumber ini.

Secara pribadi, sumber ini tidak mempersoalkan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1,5 juta untuk biaya persalinan. Karena itu, ia tak meminta kwitansi atau pun bukti tanda terima dari Puskesmas atau bidan.

Sementara itu, Kepala Puskesma Telukkuantan, Mimi Saswita pada Senin, 13 Juni 2022 menyatakan sangat yakin tidak ada kasus seperti itu di wilayah Puskesmas Telukkuantan. Sebab, dirinya selalu menekankan segala sesuatu sesuai prosedur.

"Kalau ada bayar Rp1,5 juta, luar biasa sekali itu. Tidak mungkin," ujar Mimi waktu itu.

Namun, pada Rabu, 15 Juni 2022, Mimi mengakui ada kesalahan dari pihaknya. Dirinya telah melakukan kroscek ke bidan-bidan. Kesalahannya, karena pihaknya tidak bisa menginput data klaim BPJS.

"Khilafnya kita di situ. Tak bisa input data klaim BPJS. Kesalahan memang ada di kita, karena kita yang input. Dalam masa itu, ada batas waktunya, kalau lambat ya hangus," terang Mimi.

Mengenai kasus ini, lanjut Mimi, pihaknya sudah menerangkan persoalan yang terjadi ke pasien. Dimana, ada obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS dan tidak ada pendanaan dari BPJS. Saat itu, para pasien setuju dijadikan pasien umum.

"Tapi, duitnya sudah kami kembalikan ke pasien tersebut. Ada bukti tanda terimanya. Kemaren sudah kami kembalikan," ujar Mimi.

Dalam kesempatan ini, Mimi menyampaikan keluh kesah para bidan dalam menolong masyarakat. Banyak masyarakat yang kadang tidak tahu kartunya sudah mati. Pasien tak punya persiapan dan segala sesuatu ditanggung oleh bidan.

"Kadang kami tak dapat bayaran, baik dari masyarakat maupun BPJS, tapi kami bekerja lillahi ta'ala saja. Terpeleset sekali ini, jangan pula diposting. Namanya juga bekerja, khilaf dan salah itu kadang terjadi," ujar Mimi.

Dalam bekerja, tingkat stres para medis lebih tinggi. Terlebih saat menolong persalinan. Ada dua nyawa yang harus diselamatkan. "Mindset kami, sedikit pun tak ada untuk komersil," katanya.

Terkait jasa medis dari BPJS, Mimi mengakui bahwa jasa non kapitasi tahun 2021 belum cair. Proses pencairan jasa dari BPJS butuh proses yang lama.

"Rembes jasa memang lama. Jasa 2021 diinfokan sudah masuk. Dana non kapitasi namanya, sudah masuk ke Dinas Kesehatan. Tapi belum kami lihat lagi," kata Mimi.

"Prosesnya sangat panjang. Ketuk palu dulu, kemudian audit, rekon dengan dinas dan lumayan panjang prosesnya," tambah Mimi.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Kuansing, tarif kebidanan persalinan normal tanpa indikasi sebesar Rp750 ribu. Sedangkan persalinan normal dengan indikasi sebesar Rp900 ribu.***