JAKARTA - Penanganan medis secara intensif menjadi langkah krusial yang saat ini didorong oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap anak-anak korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain menjamin pengobatan fisik, skema penanganan lanjutan juga disiapkan untuk menanggulangi dampak psikis para korban.

Kepala BGN Sudaryono pada Kamis (20/8/2026) menyampaikan bahwa pemulihan kesehatan para siswa menempati urutan pertama dalam daftar prioritas penyelesaian insiden ini.

"Sementara ini kami fokus pada pada pengobatan, ya. Kami pastikan bagaimana anak-anak kita ini kemudian mendapatkan pengobatan yang prima, kemudian bisa sehat kembali," ungkapnya.

Langkah berikutnya setelah seluruh siswa pulih adalah pelaksanaan penanganan lanjutan yang difokuskan pada mitigasi trauma. Skema ini melibatkan kolaborasi langsung antara BGN, pemerintah daerah, serta Kementerian Kesehatan untuk memastikan pemulihan mental siswa maupun keluarga yang terdampak.

“Saya tahu, saya paham yang trauma bukan hanya siswa-siswinya tapi juga ada keluarga juga ada traumatis, dan saya memahami itu. Dan kita akan terus perbaiki, kejadian ini tidak boleh terulang kembali,” tambahnya.

Bersamaan dengan proses medis, tim BGN telah turun tangan melakukan penelusuran internal terkait prosedur operasional di lapangan. Hasilnya, ditemukan adanya pelanggaran standar kelayakan pengolahan bahan baku, yakni komoditas ikan yang dibiarkan di luar fasilitas pendingin ruangan.

Buntut dari temuan awal ini, fasilitas dapur penyuplai MBG di wilayah tersebut resmi ditutup. Tidak hanya itu, pejabat yang berwenang atas operasional dapur turut menerima sanksi pencopotan.

"Harusnya disimpan di dalam freezer tapi dia tidak disimpan. Nah kemudian dapurnya kami investigasi, kami tutup untuk diinvestigasi. Kemudian Kepala SPPG-nya kami copot. Karena ini kelihatan fatal, kami mempertimbangkan untuk kami lakukan pemecatan secara status P3K-nya," rincinya.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, kasus indikasi kelalaian operasional ini telah diserahkan sepenuhnya ke ranah hukum melalui koordinasi dengan polres setempat.***