YOGYAKARTA - Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekadar berpangku tangan atau duduk manis sebagai pembuat aturan dalam pengembangan industri perfilman. Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA secara blak-blakan menyentil minimnya kehadiran nyata pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kreatif di wilayahnya masing-masing.

"Pemerintah daerah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator dan akselerator," tegas Hendry Munief usai agenda kunjungan kerja Panja Kreatifitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) ke Yayasan Sinema Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan tajam ini bermula dari keresahannya melihat ketimpangan distribusi karya sinema di Indonesia. Selama bertahun-tahun, perputaran ekonomi dari sektor perfilman hanya dinikmati oleh kota-kota besar di Pulau Jawa, sementara sineas lokal di berbagai provinsi harus berjuang sendirian tanpa arah kebijakan yang jelas.

Untuk memecah kebuntuan tersebut, Hendry mendesak adanya intervensi kebijakan yang berpihak langsung kepada pelaku industri kreatif daerah. Ia menyoroti pentingnya stimulus konkret seperti pemberian insentif pajak, penyediaan ruang kreatif terpadu, hingga fasilitasi penyelenggaraan festival film tingkat lokal untuk memancing minat investor.

"Saya melihat peluang kerja sama strategis antara daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri untuk pengembangan dan distribusi film nasional. Selama ini kita melihat eksplorasi film berbasis kearifan lokal kurang dan distribusi film tidak merata ke setiap daerah," paparnya merinci akar permasalahan.

Belajar Ekosistem dari Yogyakarta

Kunjungan tim DPR RI ke penyelenggara Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) bukan tanpa alasan strategis. Yogyakarta dinilai sukses membangun fondasi ekosistem sinema independen yang matang dan mampu menarik perhatian dunia internasional melalui sinergi komunitas dan pemangku kebijakan.

Hendry meyakini bahwa daerah lain wajib menyerap ilmu dari keberhasilan tersebut. Model inkubasi komunitas kreatif dan program kurasi yang berjalan di Yogyakarta harus segera diduplikasi ke berbagai provinsi agar standar produksi sineas daerah tidak lagi dipandang sebelah mata.

"Kalau kita ingin industri ini tumbuh merata, maka harus dimulai dari daerah. Transfer pengetahuan dan pengalaman dari ekosistem yang sudah matang seperti Yogyakarta sangat penting," pungkasnya. ***