Sampaikan Hasil Reses Tahap II, Berikut Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Bengkalis

BENGKALIS, GORIAU.COM - DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat paripurna laporan hasil reses tahap II tanggal 15-20 April 2015 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Indra Gunawan Eet, MH, Senin (4/5/2015) malam. Paripurna dihadiri oleh Sekretaris Darah, Drs. H. Burhanuddin, MH mewakili Bupati Bengkalis.

Paripurna diawali dengan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap hasil reses masing-masing anggota dewan ke daerah pemilihan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil reses dari fraksi kepada pimpinan sidang, selanjutnya dari pimpinan sidang diserahkan ke Pemkab Bengkalis yang diterima Sekda H Burhanuddin.

Dari pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi melalui juru bicaranya masing-masing, bahwa berdasarkan hasil tatap muka dan pertemuan dengan masyarakat, terdapat berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dan dipadukan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Bengkalis sehingga dalam formasi APBD dapat dilihat secara pasti alokasi anggarannya.

Berikut pandangan umum 7 fraksi yang ada di DPRD Bengkalis dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses tahap II tahun 2015:

Fraksi Partai Amanat Nasional

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Rianto, SH menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang, H Indra Gunawan Eet, MH (tengah) disaksikan Sekretaris Daerah, Drs. H. Burhanuddin, MH.

Ketua : H. Zamzami, SHWakil Ketua : Andriyan Prama PutraSekretaris : Fakhrul Nizam, STAnggota: Abdul Kadir, S.AgH. Heru Wahyudi, SHIta AzmiRianto, SHSyaiful Ardi

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pandangan umumnya menyampaikan saran dan usulan terhadap apa yang disampaikan masyarakat saat reses di berbagai bidang. Bidang pendidikan, pemerintahan dan hukum misalnya, mereka menyampaikan bahwa penyuluh lapangan belum terlihat peran aktifnya di masyarakat Kecamatan Siak Kecil, pelayanan perangkat desa perlu ditingkatkan karena sering jarang di kantor, terlalu banyak pungutan-pungutan dan perlunya peningkatan layanan pembuatan KTP, KK dan Akte Kelahiran.Di bidang pembangunan insfrastruktur , masyarakat juga masih mengharapkan perhatian serius pemerintah untuk membenahinya. Seperti jalan poros kecamatan, drainase, pemeliharan pantai dari ancaman abrasi, pembangunan gedung sekolah, jaringan listrik dan rumah ibadah.

''Petani kelapa di Kecamatan Bantan juga mengeluhkan sudah lama tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubdi. Kemudian di Kecamatan Siak Kecil masyarakat mengeluhkan layanan BPJS yang belum prima, peningkatan kesejahteraan guru swasta dan pengadaan alat fogging untuk mencegah DBD minimal 2 buah per kecamatan,'' ujar juru bicara Fraksi PAN, Rianto, SH.

Di akhir pandangan umunya, fraksi ini mengharapkan hasil reses ini dipadukan dengan RKA SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Bengkalis sehingga dalam formasi APBD dapat dilihat secara pasti anggarannya. ***

Fraksi GolkarKetua: Syahrial, STWakil Ketua: Sihol PangaribuanSekretaris: Hj. AisyahAnggota: Amril Mukminin, SE, MMHendri, S.Ag, M.SiH. Indra Gunawan Eet, MHH. Thamrin Mali, SHIr. H. Samsu Dalimunthe

Juru bicara Fraksi Golkar H Thamrin Mali, SH (kanan) menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang, H Indra Gunawan Eet, MH.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya, H Thamrin Mali, SH menyampaikan keluhan masyarakat terkait anjloknya harga karet dan sawit saat ini diiringi naiknya harga sembako sangat drastis sehingga membuat petani kesulitan. Mereka berharap kepada pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah yang sudah hampir 2 tahun dialami masyarakat.

Fraksi ini juga menyampaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Rupat dengan PT SRL. Kemudian masyarakat meminta pembangunan yang dilaksanakan pemintah daerah menyentuh pada aspek perekonomian masyarakat.

Di sektor infrastruktur, masyarakat meminta kepada Pemkab lebih memperhatikan sarana jalan umum yang ada, khususnya yang ada di pemukiman masyarakat. Kemudian meningkatkan bantuan rumah layak huni terutama di Kecamatan Pinggir, jaring listrik, terutama di desa-desa.

Di sektor pendidikan, Pemkab diminta melakukan pengawasan menyeluruh terhadap penggunaan dana bos, tanggap terhadap fasilitas pendidikan unit sekolah baru maupun ruang kelas baru dan anak-anak berprestasi dan kurang mampu lebih diperhatikan.

Atas aspirasi yang ditampung dari masyarakat saat reses, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah saran kepada Pemerintah Daerah, diantaranya; segera membuat kajian mengenai dana talangan untuk hasil produksi petani karet, sawit dan sebagainya. Kemudian membuat payung hukum terhadap pengelolaan tambang pasir di Pulau Rupat, pendataan terhadap penerima raskin di setiap desa, mendesak realisasi pemekaran kecamatan dan menyelesaikan proyek multiyears. ***

Fraksi Partai Keadilan SejahteraKetua: dr. H. Fidel FuadiWakil Ketua: H. Azmi, SIP, M.SiSekretaris: H. Abi Bahrun SSAnggota: H. Jasmi, AMKSusianto SRZulhelmi, SH.I

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Susianto SR (kanan) menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang, H Indra Gunawan Eet, MH.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pandangan umum yang dibacakan Susianto SR menyampaikan usulan masyarakat di berbagai sektor. Di sektor pendidikan, masyarakat berharap dalam penyelesaian adminitrasi siswa yang tamat sekolah baik tingkat SMA, SMP maupun SD agar tidak terjadi pungutan-pungutan.

Demikian juga saat penerimaan siswa baru Dinas Pendidikan diminta membuat sistem yang transpran sehingga masyarakat bisa memantau proses penerimaan siswa baru. Kemudian di sektor pertanian dan pertanian, masyarakat meminta agar jumlah kelompok penerima bantuan ternak sapi ditingkatkan. Kemudian Dinas Pertanian dan Peternakan diminta agar membuat sentra-sentra pertanian yang disesuaikan daerah masing-masing.

Di bidang energi, masih banyak masyarakat daerah pedesaan yang belum dialiri listik, Dinas Pertambangan dan Energi diminta untuk memprioritaskan penambahan jaringan listrik sehingga pada tahun 2016 diharapkan tidak ada lagi desa yang belum menikmati listrik.''Selanjutnya memperbanyak bantuan sumur-sumur bor untuk kelompok yang kesulitan air bersih, terutama yang tidak terjangkau layanan PDAM. Masyarakat juga mengeluhkan pelayanan RSUD Bengkalis yang kurang memuaskan. Dengan telah diubahnya status RSUD menjadi Badan Layanan Umum, masyarakat berharap bisa ditingkatkan,'' ujar Susianto.

PKS juga menyampaikan keinginan masyarakat terkait anggaran pembangunan jalan lingkungan dan parit agar ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. ***

Fraksi PDIP Restrorasi Ketua: MisranWakil Ketua: Daud Gultom, M.THSekretaris: Pipit Lestary, S.PdAnggota: FransiskaJohan WahyudiKaderismantoSimon Lumban GaolSofyan, S.PdI Juru bicara Fraksi PDIP Restorasi, Pipit Lestary, S.Pd membacakan pandangan umum fraksi.

Fraksi PDIP Restrorasi menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur yang belum merata dinikmati oleh masyarakat. Kemudian masyarakat juga mengeluhkan pelayanan pembuatan KTP dan Akte Kelahiran yang memakan waktu cukup lama.

Di bidang pendidikan, fraksi ini menyoroti masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar sehingga perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah.

''Masyarakat juga mengusulkan peningkatan pembangunan rumah ibadah, memperhatikan honor guru di sekolah karena masih banyak yang berpenghasilan rendah. Fasilitas kesehatan yang belum merata,'' ujar juru bicara Fraksi PDIP Restorasi, Pipit Lestari, SPd***

Fraksi GerindraKetua: Indrawan Sukmana, ST Wakil Ketua: Zamzami Harun, STSekretaris: Adihan, SHAnggota: Eddy Budianto

Juru bicara Fraksi Gerindra, Eddy Budianto membacakan pandangan umum fraksi.

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam pandangan umumnya menyampaikan perlunya ditingkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan dimana perangkat desa sering tidak ada di kantor. Demikian juga pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran supaya lebih ditingkatkan lagi, terutama sekali persoalan waktu yang cukup lama.

Melalui juru bicaranya Eddy Budianto, Fraksi Gerindra juga menyampaikan harapan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur seperti jalan poros, rumah ibadah dan penanganan abrasi. Kemudian menyangkut pelayanan kesehatan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat karena belum optimal, peningkatan kualitas pendidikan dan pengadaan alat fogging.

''Atas aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses ini, Fraksi Gerindra mengharapkan dapat dipadukan dengan RKA SKPD sehingga dalam formulasi APBD dapat dilihat secara pasti angarannya,'' ujar Eddy. ***

Fraksi DemokratKetua: Dr. H. Sulaiman Zakaria Dipl. Ps. M.Si Wakil Ketua: Rismayeni, S.PdSekretaris: Nur Azmi Hasyim, STAnggota: Sukaddi

Juru bicara Fraksi Demokrat, Rismayeni, S.Pd membacakan pandangan umum fraksi.

Fraksi ini menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru honor serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana pendidikan, sarana olahraga, air bersih dan listrik. Melalui juru bicaranya, Rismayeni, S.Pd, mereka juga menyoroti persoalan abrasi yang kian mengkhawatirkan di Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis sehingga mendesak untuk segera dibangun pengaman pantai. Kemudian di sektor perikanan, fraksi ini meminta agar adanya peningkatan kualitas perlengkapan nelayan, seperti perahu, alat tangkap dan lainnya.

Fraksi Demokrat juga menyampaikan persoalan anjloknya harga komoditi karet sejak setahun terakhir ini sehingga membuat masyarakat terpukul. Mereka mendesak kepada Pemerintah Daerah untuk segera mencari solusi, salah satunya dengan merealisasikan program dana dalangan. *** Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa Ketua: ZulkifliWakil Ketua: Safrana Fizar, STSekretaris: Irmi Syakip Arsalan, S.SosAnggota: Muhammad Tarmizi, S.SYLeonardus MarbunH. MawardiLamhot Nainggolan

Juru bicara Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa, Leonardus Marbun (kanan) menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang H Indra Gunawan Eet, MH (tengah) disaksikan Sekretaris Daerah, Drs. H. Burhanuddin, MH.

Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa dalam pandangan umumnya di bidang pemerintahan, menyoroti belum optimalnya serapan hasil musrenbang tingkat desa di tingkat musrenbang kecamatan dan kabupaten. Kemudian di bidang pendidikan, perlunya pembangunan sarana dan prasarna seperti gedung sekolah, fasilitas laboratorium, fasiltas ruang belajar dan kesejahteraan tenaga pengajar baik umum maupun madrasah.

Melalui juru bicaranya, Leonardus Marbun, fraksi ini juga menyampaikan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit, termasuk ketersedian obat-obatan di rumah sakit dan minimnya tenaga kesehatan dan alat kesehatan.

Di bidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih dan telekomunikasi juga masih dikeluhkan masyarakat melalui anggota dewan dari Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa ini. Selanjut di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan juga perlu mendapat perhatian serius oleh Pemkab Bengkalis, seperti perlunya optimalisasi balai benih, bantuan bibit karet dan penguatan lembaga kelompok tani. ***