JAKARTA - Sorotan publik kini mengarah pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di instansinya pada 14 September 2026, rincian harta kekayaannya yang menembus angka Rp22,76 miliar ramai diperbincangkan.

Dominasi Aset Properti di Berbagai Daerah

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang diserahkan pada 26 Maret 2026, total aset Nusron secara administratif telah terverifikasi. Dari keseluruhan kekayaannya, komponen terbesar berbentuk tanah dan bangunan dengan nilai kalkulasi mencapai Rp16,94 miliar.

Dirinya tercatat menguasai 23 titik aset properti. Lokasi sebarannya cukup luas, membentang dari wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Tangerang Selatan, hingga menyentuh kawasan Kudus.

Meski angka tersebut terbilang fantastis, pelaporan ini murni pendataan administratif kekayaan penyelenggara negara. Data ketaatan hukum tersebut belum tentu memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan rasuah yang sedang bergulir di meja penyidik.

Penindakan KPK dan Respons Sang Menteri

Pemeriksaan profil finansial ini mencuat tak lama setelah penyidik KPK meringkus delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkup kementeriannya.

Menghadapi situasi ini, Nusron menyatakan sikap terbuka terhadap jalannya penyidikan. "Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini," tegasnya saat ditemui di kantornya, Jumat (18/9/2026).

Empat Nama Kepercayaan Terseret

Dinamika penyidikan semakin mengerucut ketika KPK mendapati empat dari delapan individu yang terjerat hukum tersebut diduga kuat memiliki kedekatan khusus dengan Nusron.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein membeberkan bahwa kesimpulan mengenai status orang kepercayaan tersebut tidak dibuat secara sembarangan. Penyidik telah mengantongi keterangan saksi beserta barang bukti yang solid di lapangan.

Keempat orang yang dimaksud meliputi mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.***