PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, melakukan kunjungan kerja ke kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau, Senin (29/6/2026). Lawatan ini bertujuan mempererat silaturahmi serta membangun kolaborasi strategis antara pemerintah kota dengan otoritas perbendaharaan negara di tingkat provinsi.

Dalam kunjungan tersebut, Agung didampingi Kepala Inspektorat, Zulhelmi Arifin, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Firmansyah Eka Putra. Rombongan disambut hangat oleh Kepala DJPb Kanwil Riau, Adnan Wimbyarto, di ruang rapat kantor setempat.

Agung menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi forum krusial untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan regulasi yang ada. Fokus diskusi mencakup penataan tata kelola birokrasi, khususnya mengenai skema pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota.

"Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dengan Kepala Kanwil Kementerian Keuangan di Provinsi Riau. Tadi kita membahas terkait pola pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah," ungkapnya.

Selain membahas aspek internal birokrasi, diskusi juga menyoroti peluang strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah kota berkomitmen untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah melalui sinergi yang lebih erat dengan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan.

Lebih jauh, Agung mengungkapkan bahwa kolaborasi ini juga menyasar sektor riil untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha di Pekanbaru. Terdapat beberapa program bantuan yang dinilai dapat diakses guna memberikan stimulus bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Tadi ada beberapa peluang yang kita tangkap terkait adanya bantuan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada dalam program DJPb," urainya.

Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi pusat ini diharapkan mampu menciptakan iklim pengelolaan anggaran yang lebih efektif, transparan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi warga. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah kota dalam mengoptimalkan potensi daerah melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.***