JAKARTA – Pemerintah telah mencairkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program ini mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut: pra SD sebanyak 111.127 penerima, SD/MI 912.023 penerima, SMP/MTs 578.465 penerima, serta SMA/MA/SMK 424.145 penerima.

Selain itu, program MBG juga menjangkau 10.681 santri pondok pesantren, 4.548 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui. Hingga saat ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi.

Sebelumnya, alokasi anggaran program MBG yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga target meningkat menjadi 82,9 juta penerima. Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran tersebut akan diserap dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai instruksi Presiden Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengisyaratkan persetujuan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta program MBG diaudit setiap kuartal untuk memastikan efektivitasnya.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk melakukan audit setiap kuartal agar dapat mengevaluasi kekurangan dan melakukan perbaikan,” ujar Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak. (ant)