PEKANBARU - Ratusan pasien kanker di Provinsi Riau masih menaruh harapan besar pada peningkatan fasilitas layanan kemoterapi dan penanganan radiasi di rumah sakit rujukan daerah. Merespons kebutuhan mendesak tersebut, usulan pembangunan gedung nuklir di RSUD Arifin Achmad didorong agar tidak dipangkas dari draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2027.

Desakan ini disuarakan oleh Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet saat melakukan pembahasan anggaran bersama manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan setempat, Kamis (3/9/2026). Ia menekankan bahwa penyediaan gedung penunjang sangat krusial agar bantuan peralatan kesehatan yang disalurkan oleh pemerintah pusat tidak menjadi barang pajangan yang mubazir.

"Karena alasan efisiensi, kita tidak mungkin sembarangan memangkas anggaran. Namun, ruang penunjang untuk alat-alat bantuan dari pusat ini jangan sampai ditunda lagi pembangunannya," tegasnya.

Kondisi keuangan RSUD Arifin Achmad sendiri sebenarnya dinilai sangat sehat. Dengan status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit berpelat merah ini memiliki ruang gerak yang luas untuk membiayai operasionalnya. Tercatat, pendapatan rumah sakit telah menyentuh angka sekitar Rp79 miliar hingga caturwulan ketiga dan dinyatakan melampaui target yang ditetapkan.

Selamatkan Bantuan Peralatan Pusat

Meski kas BLUD menunjukkan tren positif, proyek pembangunan fasilitas nuklir yang menelan estimasi biaya sebesar Rp16 miliar ini tetap membutuhkan garansi dari APBD 2027. Eet menyoroti kendala teknis di lapangan, dimana bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) seringkali sulit dieksekusi secara optimal akibat ketiadaan ruang fisik yang memadai.

"Pada tahun 2025 lalu kita mendapat alokasi bantuan dari kegiatan DAK Dinas Kesehatan untuk RSUD Arifin Achmad sekitar Rp10 miliar lebih. Sayangnya, peralatan tersebut terkendala karena gedung penunjangnya belum ada," urainya.

Mengingat bantuan serupa dari pusat sudah tertunda hingga dua tahun berturut-turut, legislatif mengingatkan eksekutif untuk benar-benar selektif dalam menerapkan efisiensi anggaran. Program yang menyentuh urat nadi pelayanan dasar masyarakat diwajibkan untuk dipertahankan.

"Saya rasa proyek gedung nuklir ini memang sebuah prioritas. Intinya, kita harus jeli melihat mana yang benar-benar penting. Di tengah anggaran yang terbatas, jangan sampai kegiatan yang krusial bagi layanan publik justru dihilangkan," pungkasnya. ***