PEKANBARU - Temuan mengejutkan datang dari meja audit Pemerintah Provinsi Riau. Inspektorat mengungkap adanya kelebihan pembayaran atau mark up pengadaan seragam sekolah senilai Rp566 juta yang melibatkan puluhan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

Audit ini menyasar 56 sekolah, dan hasilnya 31 instansi pendidikan terbukti melakukan penggelembungan harga. Dari jumlah pelanggar tersebut, baru sebagian yang menunjukkan itikad baik untuk memulihkan keuangan daerah.

"Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, terdapat 31 SMA Negeri yang terbukti melakukan mark up dengan total temuan sekitar Rp566 juta. Hingga saat ini, 17 sekolah sudah melakukan pengembalian," ungkap Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Riau, Jondra Jayaputra Manurung, Rabu (3/6/2026).

Rincian Pengembalian Dana

Total uang negara yang telah berhasil diselamatkan hingga saat ini baru mencapai Rp253.015.000. Dana tersebut disetorkan oleh belasan sekolah yang tersebar di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

Rincian sekolah dengan nilai pengembalian terbesar meliputi:

  • SMAN 1 Kandis: Rp77,28 juta
  • SMAN 2 Pekanbaru: Rp28,26 juta
  • SMAN 14 Pekanbaru: Rp26,37 juta

Secara kumulatif, tujuh sekolah di Pekanbaru telah mengembalikan Rp135.795.000. Sisanya sebesar Rp117.220.000 berasal dari sepuluh sekolah di wilayah Siak, termasuk SMAN 1 Bungaraya dan SMAN 2 Kerinci Kanan.

Tunggu Sikap Kooperatif

Fokus pengawasan kini bergeser tajam pada 14 sekolah yang masih menahan dan belum menyetorkan kembali dana kelebihan pembayaran tersebut. Pemerintah Provinsi Riau memastikan langkah penagihan ini akan terus dikawal secara ketat.

"Kami berharap pihak sekolah dapat lebih kooperatif karena masih ada 14 sekolah lagi yang belum melakukan pengembalian uang kelebihan pembayaran seragam sekolah," tegas Jondra.

Langkah audit dan penagihan ini menjadi instrumen wajib untuk menjaga agar tata kelola anggaran pendidikan di Bumi Lancang Kuning berjalan transparan serta bebas dari kebocoran.

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. ***