JAKARTA - Pergerakan ekonomi di pelosok daerah menjadi kunci utama tercapainya target pertumbuhan nasional sebesar 8 persen. Merespons tantangan tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar lebih mandiri dan tidak selalu menyalahkan penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) ketika ekonomi lokal sedang melambat.

Bima Arya menyoroti bahwa pola pikir yang hanya mengandalkan realisasi belanja pemerintah harus segera digeser. Pernyataan ini disampaikannya, Minggu (20/9/2026), sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).

"Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi," sebutnya.

Taktik Mengakali Minimnya APBD

Menurutnya, wilayah dengan daya tampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cekak pun tetap memiliki peluang besar untuk berkembang. Kuncinya terletak pada kemampuan membaca karakteristik wilayah, membangun ekosistem yang berkelanjutan, serta memacu hilirisasi produk pangan lokal.

"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Sebagai bukti nyata, ia menyebut Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan sebagai wilayah percontohan yang berhasil menginisiasi pembentukan ekosistem ekonominya sendiri.

"Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Penyatuan Visi Lewat Forum Daerah

Guna menyebarluaskan keberhasilan seperti yang dicapai Sidrap, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyiapkan langkah taktis. Berkolaborasi penuh dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), mereka akan merutinkan forum pertukaran praktik baik.

Melalui forum tersebut, kepala daerah dari seluruh Indonesia diharapkan dapat memetakan, mengidentifikasi, dan mereplikasi program yang sudah terbukti ampuh mendongkrak denyut nadi perekonomian di lapangan.***