PEKANBARU – Upaya pemerataan akses energi bagi masyarakat di kawasan perdesaan dan kepulauan terus digesa. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara langsung melakukan sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Perdesaan bersama PLN dan Kementerian ESDM di Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).

Asisten I Setda Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, SSos memastikan pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh terhadap pemutakhiran data yang dibutuhkan. Pihaknya akan memfasilitasi ketersediaan lahan, penyelesaian perizinan, serta penguatan koordinasi hingga ke tingkat pemerintahan desa.

"Pemkab Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk memastikan usulan lokasi Listrik Perdesaan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan," tegasnya.

Ia memaparkan bahwa validasi langsung di lapangan diperlukan agar pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan tepat sasaran. Langkah pencocokan data ini sekaligus untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program pembangunan fisik di wilayah perdesaan.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Didik Wicaksono menyampaikan bahwa tahun 2026 ini pihaknya mendapat penugasan untuk membangun jaringan listrik di 102 lokasi yang tersebar di wilayah Riau. Meskipun begitu, pengerjaan di lapangan masih terhambat sejumlah kendala administratif maupun teknis.

Hambatan tersebut meliputi proses perizinan penggunaan kawasan hutan, ditemukannya data ganda, hingga munculnya usulan pada lokasi yang ternyata sudah teraliri listrik sebelumnya.

"Untuk tahun ini, khusus Provinsi Riau, kami mendapat penugasan 102 lokasi listrik perdesaan. Dari 102 lokasi ini memang belum semuanya clear, ada beberapa yang perlu dukungan dan kerja sama," jelasnya.

Menanggapi tantangan geografis tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Eri Nurcahyanto menawarkan beberapa skema penyediaan energi yang bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah. Permukiman yang jaraknya berdekatan dengan jaringan eksisting PLN akan langsung dikoneksikan melalui perluasan distribusi.

Sementara itu, bagi kawasan terpencil yang posisinya terlampau jauh dari bentangan jaringan utama, pemerintah telah menyiapkan opsi alternatif berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya komunal maupun yang berskala individual.

Di penghujung pertemuan tersebut, Eri juga menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera menyetorkan data sekolah-sekolah pelosok yang belum tersentuh aliran listrik. Ketersediaan pasokan energi ini nantinya diwajibkan sebagai sarana penunjang utama dalam merealisasikan program digitalisasi pendidikan di wilayah yang jauh dari jangkauan perkotaan. ***